Rovik menjelaskan, untuk masalah-masalah seperti jaringan dan listrik yang ada di desa-desa nanti akan dibicarakan kembali sehingga ketika ada kendala bisa dipecahkan masalahnya.
“Dan ada cara untuk mengantisipasi masalah itu jadi nanti kita undang dan kita bicarakan di DPRD. Kalau memang ada hal-hal yang menjadi kendala kita pecahkan apa saja masalahnya. Tapi sejauh ini, 10 kabupaten/kota sudah memiliki guru penggerak merdeka belajar dan itu sudah lumayan dalam ukuran nasional dengan situasi seperti Maluku ini,” pungkasnya. (Nur)
Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google News
