Porostimur.com, Ambon – Kurikulum Merdeka Belajar sudah diterapkan sepuluh kabupaten/kota di Provinsi Maluku, minus Maluku Barat Daya (MBD) dan sudah memiliki guru kompetensi, 37 kepala sekolah yang sudah menjadi penggerak kurikulum ini.
Hal ini dikatakan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Rovik Akbar Afifudin, Senin (7/11/2022) di Ambon.
Menurut Rovik, selain MBD kurikulum ini telah disosialisasikan di 10 kabupaten/kota.
“Itu yang mereka laporkan terkait Kurikulum Merdeka Belajar. Intinya berkaitan dengan minat dan bakat. Jadi para peserta didik bisa bebas memilih mana yang mereka sukai, memang masih bertahap, ada beberapa tahapan yang nanti akan dijalankan dan ini sudah sampai di tahapan ketiga,” paparnya.
Terkait keefektifan dari penerapan Kurikulum Merdeka Belajar, Rofik bilang saat ini baru mulai dan juga untuk mengantisipasi kekosongan kurikulum disaat Covid-19 dan melalui penerapan di 37 sekolah, jadi belum semua.
Ditanya terkait kesesuaian antara Kurikulum Merdeka Belajar dengan kondisi Maluku yang saat ini, listrik maupun jaringannya internetnya belum stabil, Sekretaris DPW PPP Maluku ini mengatakan, tugas DPRD hanya mengawasi.
“Nanti kita undang dan panggil teman-teman dari Dinas Pendidikan terkait kendala-kendala apa yang mereka hadapi di sana. Kalau memang masalahnya listrik dan jangkauan internet, dan sebagainya paling itu jauhlah karena kalau di pusat-pusat kota tidak ada masalah,” tukasnya.
