Polda Maluku Utara Dinilai Main Mata Soal Korupsi di Kepulauan Sula

oleh -154 views
Link Banner

[carousel_slide id=’12211′]

Porostimur.com | Ternate: Kepolisian Daerah Maluku Utara, dinilai tidak serius dan ada kesan main mata dalam menuntaskan sejumlah kasus dugaan praktek Korupsi di Kabupaten Kepulauan Sula, satu tahun terakhir.

Hal ini dikatakan Akademisi Universitas Khairun Ternate, Abdul Kader Bubu. menyoal adanya lima (5) kasus dugaan korupsi proyek infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, yang terus disoroti Himpunan Pelajar Mahasiswa Sula (HPMS) sejak Tahun 2018 lalu.

Menurut Ketua PKBH Fakultas Hukum Unkhair Ternate ini, lima kasus dugaan korupsi tersebut diantaranya, Reklamasi Pantai Sanana, Jalan Waitinagoi-Wailoba, Pasar Makdahi Sanana, Bendungan Irigasi Kaporo, serta Bendungan Irigasi Trans-Madapuhi.

Link Banner

Menurut laki-laki yang akrab disapa Dade Bubu ini, ada kesan kasus tersebut diabaikan oleh pihak Polda Malut. Dia menilai, Polda Maluku Utara tidak serius menanggapi kasus dugaan korupsi yang ada di Kabupaten Kepulauan Sula.

Baca Juga  Ribuan botol miras diamankan, GM dan waiters pun digelandang

Terpisah, Ketua HPMS Cabang Ternate, Armin Soamole, kepada porostimur.com mengatakan, masalah baru terus bermunculan di Kabupaten Kepulauan Sula karena ketidak seriusan aparat penegak hukum dalam menangani masalah Korupsi.

Menurutnya, hingga saat ini Polda Malut belum menangkap satu pun tersangka dari serial kasus dugaan Korupsi yang ada di Kabupaten Kepulauan Sula.

“Yang kecil saja, misalnya dalam kasus dugaan korupsi uang makan minum di DPRD Kabupaten Sula dan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT), yang diduga melibatkan Ketua DPRD, Ismail Kharie”, tukasnya.

Menurut pemuda yang juga berprofesi sebagai pengacara ini, HPMS memiliki beberapa catatan dugaan praktek Korupsi di Kabupaten Kepulauan Sula, diantaranya proyek Jalan Fogi-Waipa, sebesar Rp5,2 miliar, Proyek Reklamasi Pantai Sanana, sebesar Rp28 miliar dan Pembangunan Jalan Watinagoi-Wailoba sebesar Rp11,5 miliar.

Baca Juga  Hasil Uji Laboratorium Pertama Pasien 01 Maluku Utara Negatif

Kasus lain yang juga menjadi perhatian HPMS adalah Proyek Pasar Makdahi sebesar Rp 6,5 miliar yang diduga fiktif, Proyek Bendungan Irigasi Desa Kaporo sebesar Rp8,5 miliar serta Bendungan Irigasi Trans-Madapuhi sebesar Rp1,5 miliar.

“Kasus-kasus ini diduga melibatkan Bupati Kepulauan Sula, Hendrata Thes,” tuturnya.

Dari sederet kasus tersebut, kata Armin Soamole, belum ada satu pun yang memiliki kejelasan dan kepastian hukum.

“Ini menunjukan bahwa, penegakkan supermasi hukum di Maluku Utara, terutama soal dugaan korupsi masih lemah’, pungkasnya.

Polisi membubarkan demonstrasi yang dilakukan HPMS di Mapolda Malut

Hendrata Thes sendiri telah diperiksa Reserse Kriminal Khusus (Krimsus) Polda Malut terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek irigasi Modapuhi, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, Senin (30/7) sekitar pukul 10:00 WIT, Juli lalu.

Baca Juga  Mendikbud RI Nadiem Makarim Resmi Lantik Rektor Universitas Pattimura Ambon Periode 2019-2023

Proyek jumbo itu dianggarkan tahun 2014 dengan Nomor Kontrak : 910.916/611/18.PKKU/DPU-KS/2014 dengan total anggaran senilai Rp. Rp. 9. 793.609.134.

Proyek ini terindikasi kuat berbau korupsi karena  diketahui fiktif. Anggaran yang dikucurkan miliaran rupiah tanpa ada pembangunan fisik.

“Proyek ini  dimenangkan  PT. Sinar Agape Indah. Karena itu penyidik Reskrimsus tengah  membidik kasus  ini dan telah memeriksa yang bersangkutan”, kata Kabid Humas AKBP Hendry Badar

 Hendry Badar mengatakan, Hendrata Thes sudah hadir dan telah dimintai klarifikasi, pada tanggal 30 Juli lalu. Namun pengakuan Kabid Humas tersebut dibantah oleh Hendrata.

Baik Abdul Kader Bubu maupun Armin Soamole, mengaku kecewa dengan lambannya langkah Polda Maluku dalam menangani perkara Korupsi yang merugikan puluhan milyar uang negara itu. (red/raka/bs)