Porostimur.com, Saumlaki – Akhirnya mantan bupati Petrus Fatlolon mengklarifikasi tudingan yang diucapkannya, terkait adanya aliran dana ke 25 anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT).
Petrus Fatlolon, menegaskan bahwa dirinya tidak menyalurkan uang melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan menggunakan uang SPPD fiktif dari kantor BPKAD.
Klasifikasi tersebut disampaikan Petrus Fatlolon di hadapan Majelis Hakim, pada sidang kasus tipikor penyalahgunaan SPPD Fiktif kantor bendahara umum daerah, yang berlangsung di Pengadilan Negeri Ambon, Jumat (15/12/2023) kemarin.
Wakil Ketua II Ricky Jauwerissa, yang dikonfirmasi media ini, sekilas menjelaskan bahwa apa yang disampaikan Petrus Fatlolon dalam sidang Jumat kemarin di Ambon, telah dibantah langsung oleh Petrus sendiri bahwa tidak memenuhi permintaan tersebut.
“Untuk apa lagi saya jelaskan? Kan Pak Petrus sudah klarifikasi sendiri di hadapan majelis hakim bahwa tidak ada uang yang diberikan ke DPRD,” kata Ricky.
Hal inipun dibenarkan terdakwa Yonas Batlayeri, dalam persidangan sebelumnya, saat Ricky bersama 13 anggota DPRD yang dihadirkan, terdakwa Yonas Batlayeri juga telah menyatakan bahwa benar, tidak ada uang aliran korupsi SPPD fiktif yang mengalir kepada pihaknya.
