2021, PUPR Alokasikan Rp 12 T untuk Program Padat Karya

oleh -9 views
Link Banner

Porostimur.com | Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada Tahun Anggaran (TA) 2021 mengalokasikan anggaran senilai Rp 12,06 triliun untuk program infrastruktur kerakyatan melalui skema Padat Karya Tunai (PKT). Anggaran tersebut ditargetkan dapat menyerap 777.206 tenaga kerja.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan Program PKT Kementerian PUPR dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur berskala kecil dengan melibatkan masyarakat atau warga setempat sebagai pekerja.

Selain infrastruktur berskala kecil, Program PKT juga diarahkan untuk pembangunan infrastruktur sederhana yang tidak memerlukan teknologi. Sehingga manfaatnya diharapkan dapat berkontribusi langsung pada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pasca Pandemi Covid-19.

Basuki menambahkan bahwa Program PKT juga bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dengan cara mendistribusikan dana hingga ke desa-desa atau pelosok.

“Pola pelaksanaan PKT nanti harus memerhatikan protokol physical dan social distancing untuk pencegahan penyebaran Covid-19,” jelas Basuki dalam keterangan resminya, Senin (11/1/2021).

Baca Juga  Maju Pada Pilkada Kota Ambon 2022, Rhony Sapulette: Sebagai Musisi Saya Tahu Apa yang Harus Dilakukan dengan Kota Musik

Adapun rincian anggarannya, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3,23 triliun untuk program infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) yang akan dilaksanakan melalui skema PKT oleh seluruh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS/BWS), Ditjen SDA Kementerian PUPR yang tersebar di 34 Provinsi. Revitalisasi drainase jalan sebesar Rp 1,5 triliun.

Alokasi anggaran tersebut disalurkan melalui 7 kegiatan yakni Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) di 10.000 lokasi sebesar Rp 2,25 triliun dan pembuatan Akulfer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) sebesar Rp 70,8 miliar yang tersebar di 265 lokasi.

Selanjutnya, anggaran juga bakal didistribusikan melalui pelaksanaan kegiatan Operasi dan Pemeliharaan (OP) Air Tanah dan Air Baku di 1.703 lokasi sebesar Rp 68,49 miliar, OP Irigasi dan Rawa di 735 lokasi sebesar Rp 213 miliar, Tugas Pembantuan OP Irigasi dan Rawa sepanjang 2.041 km sebesar Rp 328 miliar, OP Sungai dan Pantai di 1.360 lokasi dengan anggaran sebesar Rp 244 miliar, dan OP Bendungan, Danau, Situ, Embung sebesar Rp 60,52 miliar di 503 lokasi.

Baca Juga  Tunda Pilkades dengan Alasan Masyarakat Belum Siap, Bupati Kepulauan Sula Disemprot Akademisi dan DPRD

Di Bidang Jalan dan Jembatan, Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Marga menganggarkan dana sebesar Rp 3,01 triliun untuk pekerjaan preservasi jalan senilai Rp 1,05 triliun, preservasi jembatan sebesar Rp 460 miliar, dan revitalisasi drainase jalan sebesar Rp 1,5 triliun.

Pelaksanaan program peningkatan infrastruktur konektivitas akan dilaksanakan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN/BPJN) yang tersebar di 34 provinsi.

Di bidang Permukiman, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3,36 triliun untuk program PKT reguler seperti Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di 4.390 desa dengan anggaran Rp 910 miliar, Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) sebesar Rp 1,56 triliun di 1.260 lokasi, Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di 147 lokasi dengan anggaran Rp 90 miliar, Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) di 900 kecamatan sebesar Rp 540 miliar, serta Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di 261 kelurahan dengan anggaran Rp 260 miliar.

Baca Juga  8 ABK KM Dorolonda Positif Covid-19, LSM Rorano Minta 259 Penumpang Melapor

Selanjutnya anggaran padat karya juga disalurkan Ditjen Perumahan melalui program rumah subsidi atau dikenal dengan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 114.900 unit.

Pada TA 2021, Kementerian PUPR mengalokasikan Rp 2,46 triliun yang direalisasikan melalui peningkatan kualitas rumah swadaya.  (red/investor)

Artikel ini telah tayang di Investor.id dengan judul “2021, PUPR Alokasikan Rp 12 T untuk Program Padat Karya”