2024, TKPKD Targetkan Angka Kemiskinan Turun Jadi 13,43%

oleh -62 views
Link Banner

[carousel_slide id=’11594′]

@Porostimur.com |Ambon : Selang 5 tahun kedepan, tepatnya tahun 2024, Tim Koordinasi Penurunan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Maluku menargetkan menurunkan angka kemiskinan dari 17,69% menjadi 13,43%.

Guna mencapai tujuan tersebut, TKPKD Maluku menggelar rapat penyamaan persepsi dengan melibatlkan tim TKPKD kabupaten/kota maupun organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada, di Kantor Gubernur Maluku, Kamis (8/8).

Hal ini ditegaskan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Maluku, Djalaludin Salampessy, saat dikonfirmasi wartawan, usai menghadiri rapat dimaksud. Hal ini ditegaskan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Maluku, Djalaludin Salampessy, saat dikonfirmasi wartawan, usai menghadiri rapat dimaksud.

Link Banner

”Pertemuan di hari ini dalam rangka penyamaan persepsi terkait dengan tim koordinasi percepatan penurunan kemiskinan (TKPKD). Seiring dengan itu, ada penyusunan RPJMD dan penyusunan Renstra OPD. Program-program yang nantinya disinergikan dalam rangka percepatan penurunan kemiskinan sesuai dengan arahan gubernur dari 17,69 persen pada Maret 2019 ini, diupayakan untuk tahun 2024 nanti mencapai 13,43 persen,” ujarnya.

Baca Juga  Kunjungan Kerja Ke Polsek Airbuaya, Ini Pesan Kapolres Buru

Menurutnya, guna mencapai target dimaksud, maka dibutuhkan langkah strategis, kolaborasi program antar masing-masing OPD pada masing-masing tingkatan, baik kabupaten/kota hingga provinsi.

Dimana, kesamaan persepsi menjadi dasar dalam mewujudkan tujuan dimaksud.

”Langkah-langkah strategis apa saja yang harus dilakukan, itu dibutuhkan kolaborasi program, dibutuhkan sinergitas program, dibutuhkan perhatian untuk setiap OPD, baik di provinsi maupun di kabupaten/kota, sehingga semua bergerak bersama tidak parsial. Sehingga pertemuan di hari ini dalam rangka persamaan persepsi itu. Kalau ini semua OPD sudah memahaminya, maka keterkaitan antara sinergitas antara OPD tadi akan bisa lebih mudah,” jelasnya.

Pada tingkatan masing-masing OPD, jelasnya, dilakukan rapat evaluasi setiap 3 bulan.

Baca Juga  Ribuan Kendaraan di Ternate Tak Punya BPKB

Sementara pada tingkatan yang lebih tinggi, akunya, rapat evaluasi akan digelar setiap semester atau setiap 6 bulan sekali.

”Adapun akan ada lagi rapat evaluasi setiap 3 bulan per OPD kemudian besarannya itu rapat setiap 1 semester  (6 bulan 1 kali), sehingga evaluasi kemiskinan itu dapat dilakukan. Selain itu, kerja-kerja kita di bawah gubernur, bisa kita capai untuk di akhir tahun 2024, kemiskinan kita bisa turun sampai 13,43 persen,” tegasnya.

Salah satu langkah startegis yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan ini, terangnya, yakni dengan menggandeng pihak akademika dalam mempelajari aspek dan faktor yang turut berpengaruh pada tingkat kemiskinan serta solusi mengatasinya.

”Adapun langkah-langkah strategis pertama didukung oleh penyusunan RPJMD dan Renstra, kemudian kajian-kajian dalam rangka percepatan penurunan kemiskinan. Salah satunya adalah Dinas Pemberdayaan yang menggandeng para pakar di Unpatti untuk melihat basis data terpadu apa saja persoalan kemiskinan di tingkat paling bawah. Setelah diintervensi maka diketahui maka program akan diarahkan dalam rangka percepatan penyelesaian kemiskinan,” pungkasnya.