Soal Pilkades, Komisi I DPRD Akan Panggil Pemda Kepulauan Sula, Selasa Besok

oleh -130 views
Link Banner

Porostimur.com | Sanana: Menanggapi polemik yang tengah berkembang di masyarakat terkait tidak berjalannya Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang menyebabkan sebagian besar desa-desa di Kabupaten Kepulauan Sula, maka Komisi I DPRD Kepulauan Sula berencana akan menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Bagian Pemerintahan Setda Kepulauan Sula pads Selasa 26 November 2019 mendatang.

Hal ini dikatakan Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kepulauan Sula, Muhammad Sangaji via pesan What’s App, Kamis (21/11).

“Selasa ni katong RDP sekalian hadirkan wartawan untuk liput, biar dijadikan dokumen publik, sehingga seng ada lae saling tuding, antara DPRD dan Pemerintah…. Agar rakyat tau pilkades seng jadi ini karena apa, Anggaran atau Hal tehnis lain yg belum disiapkan,” tulisnya.

Baca Juga  Legenda MU Takut Lihat Dominasi Liverpool

Politisi Partai Gerindra yang akrab disapa Even ini mengatakan, sikap pemerintah Kepulauan Sula terbilang aneh, karena tidak ada inisiatif dan upaya untuk menjalankan Pilkades, padahal Peraturan Daerah tentang Pilkades sudah disahkan oleh DPRD periode lalu.

Ia menambahkan, dari total 89 desa yang ada di Kepulauan Sula, lebih kurang 48 desa yang saat ini dipimpin oleh palaksana tugas.

“Ada sekitar 48 desa yang kini dipimpin oleh pejabat. Ini berbahaya bagi demokrasi di Kepulauan Sula,” tukasnya.

Even juga mempertanyakan kapasitas dan kemampuan Kepala Bidang Pemerintahan Setda Kepulauan Sula yang dinilainya parah.

Ia menuturkan, Pilkades merupakan bagian dari proses kegiatan politik untuk memperkuat partisipasi masyarakat. Sehingga diharapkan akan terjadi perubahan yang signifikan di tingkat pedesaan. 

Baca Juga  Wali Kota Ambon Terima Penghargaan Peduli Bencana dari BNPB

Menurut Politisi Millenial ini, dengan adanya pilkades di harapkan masyarakat dapat terlatih untuk peduli kepada pemimpinnya, serta sadar terhadap apa, siapa, dan bagaimana pemimpin yang akan di pilih nanti.

“Melalui Pilkades, diharapkan masyarakat dapat memilih pemimpin yang dibutuhkan oleh mereka yakni seseorang yang memiliki akseptabilitas namun ditunjang oleh moral yang baik, memiliki kemampuan yang cukup untuk memimpin dan membimbing masyarakatnya dan juga memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas administratif dan perpolitikan, serta memiliki wawasan yang luas dan pandangan yang luas terhadap perbaikan masyarakat, jadi pemerintah daerah jangan main-main dalam hal ini” pungkasnya. (red/ifo/raka)