3 Warganya Berstatus PDP, Pemprov Malut Diminta Tak Sepelekan Corona

oleh -135 views
Link Banner

Porostimur.com | Ternate: Berdasarkan data pemerintah daerah, per Jumat (20/3/2020) sudah ada 3 pasien dalam pengawasan (PDP) masih menunggu hasil uji lab. Sementara itu ada 30 Orang dalam pemantauan (ODP), di Kabupaten Halmahera Selatan.

Situasi ini semestinya membuat pemerintah setempat awas. Namun bagi LSM Rorano Maluku Utara, penanganan pandemi ini sama sekali belum optimal.

Direktur LSM Rorano Maluku Utara, Asghar Saleh menyerukan agar Pemprov Maluku Utara lebih sigap mengatasi pandemi COVID-19.

“Harus ambil langkah tegas dan bisa dipahami masyarakat. Misalnya, instruksikan untuk tutup sementara tempat wisata, setop kunjungan wisatawan dari luar Malut, dan berlakukan sistem belajar di rumah,” kata Asghar, Jumat (20/3/2020).

Link Banner

Kepada media pers, Asghar mengaku heran dengan pola pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Baca Juga  Kapal Ikan Tradisional Dilaporkan Hanyut Ke Perairan Australia

Ia mencontohkan di pelabuhan speed boat ada posko jaga, di mana tiap posko ada 17 Orang petugas.

“Dong jaga apa di situ? Ada alat test? Kalo ada alat test suhu tubuh juga tra menjamin. Lihat 3 orang PDP yang sementara isolasi di RSUD, semua masuk lewat Babullah. Ketahuan? Tarada kan? Artinya butuh skema jelas dan aksi nyata”, tukasnya.

Asghar juga menilai aneh kebijakan meliburkan sekolah-sekolah, tetapi kantor-kantor pemerintah tetap buka dan pegawai tetap kerja. “logikanya tra maso akal”, tukasnya.

“Soal siswa libur, mesti juga yang kerja libur. Harus semua serentak libur dan menghindari kerumunan. Itu kalau mau mata rantai penularan virus putus. Semua off 14 hari,” sambungnya.

Baca Juga  Cendekiawan Muslim Al-Khwarizmi, Bapak Aljabar yang Memopulerkan Angka Nol

Mantan Anggota DPRD Kota Ternate ini mengungkapkan, Ternate adalah utama Maluku Utara dengan dua pintu masuk, yakni Bandara Babullah dan Pelabuhan Yos Sudarso, maka pemerintah mestinya menyiapkan fasilitas yang layak dan memadai di kedua pintu masuk itu, guna memaksimalkan upaya menangkal virus corona.

Selain itu, LSM Rorano juga meminta agar Gubernur Maluku Utara aktif menyerukan pemberlakuan pembatasan sosial (social distancing) di masyarakat. Instruksi itu akan lebih efektif apabila berbentuk Peraturan Gubernur (Pergub) atau Surat Keputusan (SK).

“Supaya punya kekuatan hukum yang bisa ditaati oleh seluruh pemangku kebijakan dan masyarakat,” katanya.

Selain itu, pemerintah daerah juga diminta untuk tidal memberikan informasi yang berisi asumsi dan dugaan.

Baca Juga  Sindir Para Playboy, Trio Macan Luncurkan Lagu ‘Anumu’

Pemerintah daerah juga diminta tidak menggunakan bahasa teknis atau bahasa asing yang sulit dipahami masyarakat awam.

“Jangan menunjukkan bahasa tubuh yang tidak serius, apalagi meremehkan situasi dengan bercanda,” pungkasnya. (red)