4 Terdakwa Kasus Korupsi Jembatan Air Bugis Jalani Sidang

oleh -96 views
Link Banner

Porostimur.com – Ternate: Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate menggelar sidang dengan agenda pembacaan dakwaan terhadap empat orang terdakwa kasus dugaan korupsi proyek rehabilitasi Jembatan Air Bugis di Desa Auponhia, Kecamatan Mangoli Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, Kamis (4/11/2021).

Keempat terdakwa tersebut adalah IK alias Ikram, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman Kepulauan Sula sekaligus Pengguna Anggaran (PA), MIM alias Iswan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), RL alias Umin selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan IH alias Cuan, Direktur PT Kristi Jaya Abadi selaku kontraktor.

Dalam pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, keempat terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca Juga  Tuntas, Tahapan Dukungan Revitalisasi Benteng Victoria dan Relokasi Makodam Pattimura

Usai pembacaan surat dakwaan, Majelis Hakim diketuai oleh Achmad Ukayat didampingi Hakim Anggota, Rudy Wibowo dan Samhadi kemudian menunda persidangan setelah tidak adanya keberatan atau eksepsi dari keempat terdakwa atas dakwaan tersebut.

Sidang baru akan dilanjutkan kembali pada Kamis (11/11) pekan depan, dengan agenda pembuktian.

Sementara itu, penasehat hukum tiga terdakwa yakni Maharani Carolina usai sidang mengatakan, pihaknya tidak mengajukan eksepsi namun nanti akan mengajukan keberatan pada saat pembelaan.

“Kami sudah dengar pembacaan dakwaan tadi, kemudian ada beberapa hal yang tidak sesuai, tapi kami tidak mengajukan eksepsi, cuma nantinya kita akan ajukan keberatan sekaligus di pembelaan,” cetus Maharani, sebagaimana dilansir dari tandaseru.com.

Baca Juga  Sahuburua : Pesparani harus sukses diselenggarakan

Untuk diketahui, proyek jembatan senilai Rp 4,2 miliar ini dianggarkan melalui APBD Kepulauan Sula tahun anggaran 2017.

Namun pada tahun 2020, jembatan di Desa Auponhia, Kecamatan Mangoli Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula ini ambruk dan tak bisa lagi digunakan.

Sementara itu, sebagaimana perhitungan BPKP terdapat kerugian negaranya senilai Rp 3,5 miliar dalam proyek ini. Dari kerugian itu, para terdakwa telah menyerahkan pengembalian ke Kejaksaan Tinggi Malut senilai Rp 500 juta.

(red/tsc)

No More Posts Available.

No more pages to load.