400 KK di Kepulauan Sula Masuk 16,7 Juta NIK Bermasalah Temuan KPK

oleh -212 views
Link Banner

Porostimur.com | Sanana: Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) mendesak Kementrian Sosial (Kemensos) memperbaiki Data Terpadu Kesejahtraan Sosial (DTKS) yang menjadi basis data penerima Bantuan Sosial (Bansos) di Indonesia.

Pasalnya, KPK menemukan 16,7 juta orang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), tapi datanya ada di TTKS yang isinya ada 97 juta individu tapi 16 juta itu tidak yakin ada atau tidak ada orangnya karena KPK sampaikan dari dulu hapus saja 16 juta indvidu itu.

Menanggapi temuan KPK tersebut, Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, Rifai Masuku membenarkan temuan itu.

Masuku bilang, dari temuan jutaan NIK bermasalah itu terdapat hampir 400 orang di data penerima Bantuan Sosial (Bansos) di Kepsul yang masuk dalam temuan KPK.

“Jujur saja, di Sula ini banyak NIK yang bermasalah, hampir 400 orang yang bermasalah. Jadi kami sudah bekerja sama dengan Dukcapil Sula dan mereka sudah serahkan data dan Staf dinsos sudah ke Ternate untuk upload kembali,” kata Kadinsos Rifai Masuku saat dihubungi, Kamis (14/12021).

Baca Juga  Situs Prakerja.org Berikan Pelatihan Kerja Gratis, Sindiran Menohok Program Prakerja Jokowi

Rifai menjelaskan, NIK yang bermasalah adalah NIK yang pada saat Dinsos memposting data penerima Bansos ke Kementrian Sosial (Kemensos), data NIK tersebut tidak terbaca atau tidak konek dengan Pusat (Kemensos) artinya data NIK itu bermasalah.

“Data NIK perlu diselesaikan agar masayarakat yang benar-benar tidak mampu bisa menerima Bansos Pemerintah Pusat  kasihan dari pada hapus nanti mereka tidak dapat bantuan,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Ducapil) Kepulauan Sula, Bambang Fataruba, mengaku data yang diberikan ke Dinsos sudah melalui tahapan verifikasi, mana yang ada NIK dan mana yang tidak ada NIK.

“Kami verifikasi data penerima Bansos di Sula berdasarkan data yang Dinsos serahkan ke kami, kemudian kami verifikasi setelah verifikasi, orang yang punya NIK kami serahkan ke Dinsos,” jelas Bambang.

Baca Juga  Jalin Silaturahmi, Pangdam Pattimura Hadiri Undangan Kajati Maluku

Fatatuba juga bilang, data Bansos merupakan data Dinsos, Dukcapil hanya melakukan verifikasi NIK sesuai data yang diberikan Dinsos selanjutnya mereka (Dinsos) terima atau tidak terima itu urusan Dinsos, karena Bansos itu kewenangan Dinsos,” tutupnya. (red)