Bawaslu Malut Temukan 1.805 “Orang Mati” Dalam Daftar Pemilih di Kota Ternate

oleh -43 views
Link Banner

Porostimur.com | Ternate: Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara menemukan sedikitnya 4.180 orang yang telah meninggal dunia masuk dalam Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan Umum (DP4) di delapan kabupaten dan kota yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak di Maluku Utara 9 Desember 2020 mendatang.

“Ini data hasil pengawasan sementara terhadap tahapan Pemutahiran data pemilih (Puntaril) atau Coklit yang jajaran Bawaslu temukan sebanyak 4.180 orang yang sudah meninggal dunia masuk dalam DP4. Terbanyak di Kota Ternate mencapai 1.805 orang,” kata Ketua Bawaslu Malut, Muksin Amrin kepada wartawan pada Jumat (7/8/2020).

Selain itu katanya, Bawaslu juga menemukan pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) dimana pemilih yang tidak terdaftar dalam form A.KWK sebanyak 15.149 jiwa. Dan untuk pemilih ganda Bawaslu juga menemukan sebanyak 3.345 orang di 7 kabupaten dan kota minus Halmahera Selatan yang masih melakukan input data.

Baca Juga  KNPI Maluku Minta Pemerintah Serius Tangani Masalah Virus Corona

Melansir malutsatu.com, Amrin mengatakan, jumah TMS lainnya yang ditemukan Bawaslu kata Muksin Amrin, pemilih yang telah pindah domisili sebanyak 12.172 orang. Sedangkan anggota TNI-Polri sebanyak 322 orang yang masih tercatat sebagai pemilih di DP4.

Link Banner

Sedangkan pemilih yang belum cukup umur 17 tahun atau belum menikah pada hari pencoblosan sebanyak 176 orang. Untuk pemilih tidak berada di tempat sebanyak 4.959 orang. “Pemilih tidak berada di tempat artinya mereka ini sudah tinggal pada alamat tersebut,”ungkap Muksin Amrin.

Sedangkan untuk pemilih yang sementara dicabut haknya sebanyak 126 orang. “Artinya mereka ini karena kasus hukum atau menjalani masa hukuman sehingga hak politiknya dicabut. Terbanyak di Pulau Taliabu mencapai 113 orang,”sebutnya.

Baca Juga  GKMI Cabang Bacan Minta Pemda Halsel Serius Tangani Virus Corona

Bawaslu juga menemukan pemilih tidak memenuhi syarat yang bukan penduduk setempat sebanyak 4.714 orang. “Ini mereka bukan penduduk setempat yang sesuai dalam DP4. Jadi misalnya saya tinggal di kelurahan Sasa tetapi dalam DP4 nama saya ada juga di kelurahan Tobona,”kata Ketua Bawaslu.

Untuk itu, Bawaslu meningatkan kepada jajaran KPU, agar petugas pemuktahiran data pilih (PPDP) yang secara teknis melakukan coklit dapat menjalankannya sesuai aturan. sebut Muksin Amrin. “Ini potensi ricuhnya Pilkada salah satunya karena DPT bermasalah, termasuk juta potensi pelanggaran cukup besar,”sebutnya.

Ia mengatakan bahwa PPDP pada coklit data pilih harus benar-benar datang ke rumah-rumah warga untuk menginput data yang sudah ada dan disesuaikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) milik masyarakat. “Setelah itu memasang stiker sebagai tanda bahwa warga tersebut telah dilakukan coklit. Jadi hal-hal itu jangan sampai tidak dilakukan,” jelasnya.

Baca Juga  Perhimpunan Kanal Maluku Salurkan Bantuan dari Yayasan Bina Swadaya Kepada Pengungsi Gempa di Kabauw dan Rohomoni

Ia pun telah menyampaikan kepada jajaran Bawaslu di 8 kabupaten/kota yang melaksanakan pilkada serentak agar dalam tahapan ini pendekatan yang dilakukan dapat secara humanis.

“Jadi apabila terjadi sesuatu pelanggaran yang terjadi di lapangan, jajaran pengawas agar segera memberikan saran kepada PPDP maupun warga melakukan perbaikan data,” jelasnya.

Menurut Muksin Amrin, data TMS akan bertambah karena tahapan Puntarli atau coklit masih berlangsung, dan jajaran Bawaslu di lapangan masih melakukan pengawasan terhadap tahapan tersebut. (red/msc)