Maluku: Miskin dan Dilanda Corona, Tapi Beli Mobil Dinas Senilai Rp.7,8 Milyar untuk Gubernur & Wagub

oleh -605 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Angka kemiskinan di Maluku cukup tinggi. Kondisi ini berdampak pada buruknya indeks pembangunan Maluku dan menjadikan Maluku sebagai daerah yang bertengger di dalam daftar 10 besar provinsi termiskin di Indonesia.

Data BPS pada bulan Maret 2020 lalu, mencatat jumlah penduduk miskin di Maluku mencapai 318,18 ribu jiwa atau sebesar (17,44 persen) total penduduk Maluku.

Kemiskinan tersebut juga diakui oleh Gubernur Maluku, Murad Ismail. Bahkan menurutnya jumlah penduduk miskin baru di Maluku bertambah sebanyak 49 ribu orang, selama pandemi Covid-19

Jumlah itu menurutnya merupakan warga yang diPHK selama masa pandemi Covid-19 dari kabupaten dan kota.

Hal ini disampaikan Murad ketika memberikan arahan kepada pejabat eselon III dan IV yang dilantik di Lantai VII Kantor Gubernur Maluku, Rabu 22 Juli lalu.

Senada dengan gubernur, Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury pun mengatakan hal yang sama.

Wattimury bahkan mengklaim tingginya penduduk miskin dan makin banyaknya pengangguran sebagai dua hal yang menjadi masalah utama dalam pembangunan di Maluku.

Hal ini disampaikan Lucky dalam rapat paripurna istimewa, HUT Provinsi Maluku yang ke-75, di gedung DPRD Maluku, Rabu 19 Agustus. Paripurna itu juga dihadiri gubernur Maluku, Murad Ismail.

Baca Juga  Hari ini, kisruh dukungan ke paslon HEBAT di Buru diplenokan KPU

Dalam haru biru suasana ulang tahun itu, Lucky pun bilang bahwa, masih banyak kepala keluarga yang tinggal di rumah tidak layak huni, serta terdegradasinya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Ini membuat masyarakat Maluku terus tertinggal, jika tidak dibebani, tentu menjadi problem ke depan

“Masyarakat Maluku sudah cukup lama berada pada situasi dan kondisi yang tertinggal, dari berbagai aspek, jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Ini yang harus menjadi perhatian Pemerintah dan DPRD secara serius untuk menuntaskannya ke depan,” ujar Lucky kala itu.

Gubernur Maluku Murad Ismail dalam pidatonya mengatakan, kerja nyata yang dituntut saat ini adalah, bagaimana Pemerintah Daerah, DPRD, dan seluruh elemen masyarakat Maluku bergerak bersama-sama dalam mendorong perbaikan Maluku pada bidang-bidang strategis.

Antara lain  infrastruktur, jaringan transportasi, dan mobilitas antar daerah, perikanan, pariwisata, Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian, pendidikan dan kesehatan.

Menurutnya, pandemi Covid-19 jadi tantangan  serius, karena dampaknya tidak hanya masalah kesehatan tetapi juga ekonomi. “Ini merupakan realitas, dan kita tidak boleh menyerah, untuk membangun Maluku yang berkelanjutan,” ungkapnya.

Baca Juga  Keluarga Besar Nusantara Baru Kabupaten Buru, Sampaikan Ucapan Selamat Idul Fitri

Sayangnya, apa yang disampaikan di atas mimbar ketika berpidato, berbeda jauh dari fakta di lapangan, alias jauh api dari panggang dari api.

Bagaimana tidak, di tengah kemiskinan dan pandemi Covid-19 yang kencang menerjang, pemerintah Provinsi Maluku justru melakukan pengadaan mobil dinas untuk gubernur dan wakil gubernur dengan harga fantastis.

Berdasarkan penelusuran Porostimur.com di laman resmi LPSE, lpse.malukuprov.go.id, ditemukan item pembelian empat mobil dinas dengan nilai total mencapai Rp.7.749.1 Milyar.

Pembelian empat unit mobil tersebut dikemas dalam empat paket proyek berbeda melalui mekanisme non tender atau pembelian langsung.

Keempat proyek tersebut yakni, proyek dengan kode 14521288, Pengadaan Kendaraan Dinas Mobil Jabatan untuk Wakil Gubernur senilai Rp.1,5 Milyar dan proyek dengan kode 14519288, Pengadaan Kendaraan Dinas Mobil Jabatan Gubernur di Jakarta, senilai Rp. 2,5 Milyar.

Pengadaan kedua unit mobil mewah tersebut masuk pengadaan barang Tahun Anggaran 2020 dan telah selesai dilaksanakan.

Pengadaan mobil ketika yang juga termasuk kategori mobil mewah adalah proyek dengan kode 14342288, Pengadaan Kendaraan Dinas Mobil Jabatan Gubernur di Ambon, senilai Rp.3 Milyar.

Baca Juga  Polres Kepulauan Sula Mulai Jual "Madusula dan Kenalsiswa"

Proyek ini pun masuk masuk pengadaan barang Tahun Anggaran 2020 dan telah selesai dilaksanakan.

Selain tiga unit mobil mewah tersebut, pemerintah Provinsi Maluku juga membuat pengadaan satu unit mobil Nissan Terra.

Pengadaan mobil kelas premium ini tercantum pada proyek dengan kode 14646288, Pengadaan Kendaraan Dinas Mobil Jabatan Gubernur Nissan Terra, Senilai Rp.749.1 Juta.

Dari catatan yang diperoleh porostimur.com, mobil Nissan Terra ini pun masuk pengadaan barang Tahun Anggaran 2020 dan telah selesai dilaksanakan.

“Kebijakan ini jelas tidak sensitif sosial. Tidak peka pada situasi kemiskinan di daerahnya. Sangat disayangkan dilakukan oleh kepala daerah yang harusnya bekerja keras untuk membebaskan masyarakatnya dari kemiskinan bukan malah menikmati fasilitas mewah,” kata Ketua Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM Oce Madril.

Menurut Oce, semestinya DPRD melakukan pengawasan atas anggaran tersebut. Penggunaan anggaran menurutnya harus berdasarkan pada prinsip akuntabel dan berbasis kinerja. Dia bilang, pembelian mobil dinas mewah jelas tidak akuntabel lebih ke pemborosan anggaran.

“Pemborosan anggaran untuk kepentingan pribadi di tengah kemiskinan adalah bentuk perilaku koruptif,” tegas Oce. (red)