Porostimur.com, Jailolo – Sebanyak enam frakdi di Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Barat, sepakat membentuk panitia khusus (pansus) guna menyelidiki kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis minyak tanah yang belakangan sering terjadi dan menuai keluhan masyarakat.
Ketua Komisi II Joko Ahadi mengatakan, enam fraksi DPRD yang telah sepakat membentuk Pansus BBM, yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Nasdem, Fraksi Golkar-PAN, Fraksi PKB dan Fraksi Perindo-Gerindra.
“Kami telah meminta pimpinan fraksi untuk memasukkan surat pengusulan pembentukan Pansus ke pimpinan DPRD, kemudian dilanjutkan ke Badan Musyawarah untuk dibahas dalam waktu dekat,” ujar Joko, Rabu (16/4/2025).
Politisi partai Golkar ini mengatakan, dugaan praktik mafia bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) harus ditangani hingga tuntas.
Menurut dia, Instansi terkait di Pemkab Halbar tidak bisa berbuat banyak atas masalah tersebut. Akibatnya, warga kian susah mendapatkan BBM, karena selalu terjadi kelangkaan. Tagal itu DPRD harus mengambil langkah.
“Tujuan membentuk Panitia Khusus (Pansus) adalah untuk menelusuri siapa pelaku yang terlibat dalam praktik mafia BBM itu, termasuk untuk mengakhiri kegiatan terselubung dari oknum-oknum tak bertanggungjawab tersebut, sehingga BBM tidak lagi sulit didapatkan warga,” tukasnya.
