Kawal Kerja Inspektorat, HCW Minta Bupati Halsel Libatkan Pihak Ke Tiga Sebagai Tim Independen

oleh -41 views
Link Banner

Porostimur.com | Labuha: Langkah Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik untuk membongkar kejahatan korupsi di Kabupaten Halmahera Selatan adalah langkah yang tepat dan patut diberikan apresiasi.

Sebagai lembaga anti korupsi Halmahera Coruption Watch (HCW) Maluku Utara (Malut) memberikan apresiasi kepada Bupati Halmahera Selatan. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur HCW, Rajak Idrus.

“Secara lembaga, saya berikan apresiasi dan dukungan terhadap Bupati Halsel, walaupun jabatan Bupati Halsel baru seumur jagang, tapi dengan cepat dapat mengambil tindakan untuk membongkar kejahatan korupsi yang masih tersimpan secara rapi di Kabupaten Halsel”, katanya kepada Porostimur.com, Ahad (6/6/2021).

Dilanjutkannya, pembongkaran sarang korupsi di Halsel dimulai dari Bupati Halsel memerintahkan kepada Inspektorat untuk mengaudit semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mulai dari struktur birokrasi pemerintah kabupaten hingga pemangku desa.

“Bagi saya ini luar biasa, langkah yang tepat, karena Halsel butuh pemimpin yang punya nyali untuk membongkar kejahatan korupsi, sebab selama Ini HCW punya catatan sendiri terkait hal itu”, ujarnya.

Baca Juga  Manokwari Mencekam, 2 Kelompok Warga Terlibat Bentrok, Satu Orang Tewas

Idrus menandaskan, kerja-kerja Inspektorat selama ini dinilai masih dibawah standar untuk mengaudit pembangunan dengan menggunakan dana APBD.

Padahal menurutnya, Inspektorat harus dijadikan sebagai garda terdepan untuk mempertahan kobocoran keuangan daerah, sebab korupsi bukan hanya terjadi ditingkat OPD atau Dinas terkait tapi juga dalam catatan HCW, ada dugaan kuat korupsi juga terjadi di kubuh di lembaga auditor itu sendiri, dengan berbagai macam formulasi yang sering dilakukan, misalnya ketika melakukan audit investigasi.

“Oleh karena itu, dengan ini HCW meminta agar Bupati Halsel melibatkan pihak ketiga atau membentuk tim independen yang terpercaya, yang mana tim tersebut diluar dari birokrasi untuk mendampingi kerja-kerja lembaga Inspektorat. Misalnya polisi jaksa dan akedemisi, bila perlu Bupati minta tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendampinggi Inspektorat untuk melakukan audit, kalau mau korupsi itu di bongkar hingga keakar-akarnya“, ungkap Jeck sapaan akrabnya.

Baca Juga  Arab Saudi Berubah Lebih Moderat, Pohon Natal Kini Banyak Dijual di Toko-toko

Menurutnya, Halsel terlalu rawan dalam tindak pidana korupsi, sebab korupsi bukan hanya terjadi setiap Dinas atau OPD yang ada di Halsel, tapi korupsi yang paling rawan adalah di setiap desa, karena selama ini pemangku desa dalam hal ini kepala desa membuat program dengan menggunakan dana desa, tidak sebanding lurus dengan besaran uang yang mereka kelola. Padahal, setiap desa mendapat kucuran dana dari pemerintah pusat lewat Kemendes adalah bervariasi mulai dari ratusan juta hingga miliaran rupiah dan itu dari proyek setiap tahun dalam pantauan HCW.

Terkait dengan membongkar sarang korupsi di setiap desa yang ada di Halsel, Idrus menuturkan Bupati juga harus libatkan Tim Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK, untuk mengecek harta kekayaan para kepala desa, sebab menurut catatan HCW, sekitar 200 kepala desa dari 459 desa, telah memiliki mobil pribadi dan aset yang tidak bergerak berupa tanah.

Baca Juga  Target Kursi Gubernur, Golkar Akan Pinang JR di Pilkada Maluku 2024

“Oleh karena itu, harus membutuhkan tim khusus untuk medeteksi semua itu, sebab kalau cuman Inspektorat, tidak mungkin mereka membongkar semua itu, karena hal itu sudah terbukti selama 5 tahun kerja Inspektorat di Halsel”, tutupnya. (alena)

No More Posts Available.

No more pages to load.