Oleh: Delpedro Marhaen, Mahasiswa Program Magister Hukum Universitas Tarumanagara dan Program Magister Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
PEMILIHAN kepala daerah (Pilkada) sejatinya salah satu pilar demokrasi yang menjadi simbol peradaban modern. Dalam teori, pemilihan umum (Pemilu) memungkinkan warga negara untuk menyelesaikan perbedaan politik tanpa kekerasan.
Proses ini menawarkan ruang bagi warga negara untuk memilih pemimpin yang dianggap mampu merepresentasikan kepentingan mereka.
Namun, di wilayah yang sejarah dan realitas sosialnya masih dirundung konflik seperti Papua, pemilu justru kerap menjadi pemicu kekerasan yang meluas bagi aktor-aktor yang berkepentingan, baik itu aktor negara, kelompok milisi, maupun pendukung politik lokal.
Pemilu yang gagal memenuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia, seperti kebebasan berserikat dan berekspresi, sering kali kehilangan esensinya sebagai mekanisme demokratis. Ditambah dengan situasi sosial ketika kelompok tertentu merasa tersisihkan dari proses politik.
Studi Lokataru Foundation menunjukkan bahwa kekerasan pemilu dapat terjadi dalam dua konteks.
Pertama, sebagai bagian dari kekerasan politik yang lebih luas, di mana kekerasan ini seringkali digunakan untuk memengaruhi hasil pemilu atau mengintimidasi lawan politik.
