Achmad Hatari Minta Masyarakat Dorong Destinasi Pariwisata di Malut

oleh -94 views
Link Banner

Porostimur.com | Ternate: Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dr. Achmad Hatari, SE, M.Si mengingatkan pentingnya  untuk mendukung program Pemerintah Provinsi agar dapat mendorong pengelolaan destinasi pariwisata di Maluku Utara sebagai sektor penting dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat Maluku Utara.

Hal itu disampaikan Achmad Hatari dihadapan mahasiswa saat memberikan kuliah umum di Auditorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas KHairun Ternate, Rabu (08/01/2020)

Pasalnya, dalam program percepatan penyelesaian 5 daerah destinasi pariwisata prioritas Indonesia di 2020, ternyata Maluku Utara tidak termasuk dalam 5 destinasi prioritas itu.

Padahal Maluku Utara juga memiliki potensi besar dari sektor pariwisata selain sektor tambang untuk meningkatkan pendapatan masyarakat untuk menekan angka kemiskinan di Maluku utara.

“Karena orang miskin di Malut pada Mei – September 2018 masih mencapai 82000 orang atau 6,6 persen, Padahal Maluku Utara telah dinobatkan sebagai Provinsi paling bahagia tapi masih ada persoalan kemiskinan,” katanya sebagaimana dilansir timesjakarta.com.

Achmad Hatari juga memberikan pandangan bahwa potensi risiko pada 2020 adalah peningkatan perang dagang dengan melibatkan pihak yang luas, apalagi jika pertumbuhan ekonomi global dengan proyeksi PDB global 3,6% yang sudah direvisi sebanyak 2 kali hingga menjadi 3,4 % dan pertumbuhan PDB China pada 2019 yang telah diproyeksikan akan semakin terus berkembang.

Baca Juga  WAS, topang perkembangan otak dan aktivitas anak didik

Sehingga indikator ekonomi makro dan pembangunan juga belum banyak memiliki perubahan yang maksimal. “Misalkan pertumbuban ekonomi kita hanya 5,3%, pengangguran 4,8 – 5,0%, sementara angka kemiskinan kita juga masih 8,5 – 9,0%,” paparnya.

Menyangkut strategi kebijakan maupun sektor yang perlu dibenahi untuk peningkatan fiskal di Muluku Utara, dia berpendapat bahwa hal itu tidak bisa secara simultan dan sporadis. “Apalagi perang tarif antara china dan AS sangat berpengaruh bagi Indonesia,” ujarnya.

Politisi Nasdem ini menambahkan, untuk mempercepat fiskal di Indonesia, Pemerintah telah merancang UU untuk mengatur tabungan diatas Rp 500 juta akan dikenakan pajak. “Jadi terkait berapa lama fiskal kita bisa naik kita tidak bisa prediksi karena itu adalah fluktuatif,” ujarnya

Baca Juga  Plt. Kakanwil Kemenag Maluku Kunjungi Tempat Karantina di BDK Ambon

Mengahiri kuliah ummunya, Achmad Hatari juga menyentil sektor DBH yang belum diberikan oleh Pemerintah Provinsi kepada setiap Kabupaten/kota. Padahal, DBH bukan pinjaman kepada Pemrov tapi itu haknya Kabupaten/kota. “Jadi di berbagai Provinsi, dana DBH dipakai habis, sehingga saya sarankan kepada Kemenkeu agar DBH diserahkan langsung kepada Kabupaten/kota termasuk juga dana DD agar tidak ada pemotongan dan lainya untuk kepentingan daerah,” pungkasnya. (red/adhy/itnc)