Ada Pejabat Kades non PNS, DPRD Sebut Bupati Kepulauan Sula Tabrak aturan

Porostimur.com|Sanana: Wacana Pemilihan Kepala Desa Serentak 2020 yang digelorakan oleh Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) Propinsi Maluku Utara (Malut) nampaknya akan mengalami jalan buntu.

Pasalnya hingga kini belum ada titik temu antara DPRD dan Pemerintah Daerah (Pemda). Namun Pihak DPRD akan tetap Konsultasi dengan Pemerintah Daerah tentang prihal penundaan Pilkades, ungkap M Nasir Sangadji, kepada sejumlah awak media, Selasa (21/1/2020) kemarin.

Politisi Partai Gerakan indonesia Raya (Gerindra) ini bahkan menuding
sampai saat ini sepertinya pemerintah beralasan yg tidak mendasar terkait penundaan pilkades,ungkapnya

Dia meminta pemerintah harus memberikan alasan sehingga rakyat Sula tahu bahwa penundaan Pilkades karena faktor ini dan itu bukan hanya diam.

Alumni Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate ini juga mempertanyakan status Pj Kepala Desa Naflo, Kecamatan Mangole Timur, Hi. Salim Liamanu yang sudah menjabat selama kurang lebih empat tahun dan bukan berstatus sebagai Pegawai Negri Sipil (PNS).

Jadi kita akan tanya ke pemerintah coba sebutkan UU di republik ini mana yang memungkinan soal Non PNS bisa jadi PJ kades, agar kita juga paham. (ifo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: