Ada Pungli di Tambang Emas Ilegal Gunung Botak?

oleh -103 views
Link Banner

Porostimur.com | Namlea: Ramainya informasi tentang adanya setoran tambang ke oknum tertentu membuat sejumlah tokoh adat ramai-ramai menyatakan sikap pembelaan terhadap oknum tersebut. Di antara tokoh adat dan salah seorang warga Yohanes Nurlatu dan Rusman Soamole yang dengan lantangnya di hadapan pemerintah daerah mengaku dan mengklarifikasi bahwa tidak ada setoran dari tambang ilegal Gunung Botak (GB) untuk Kapolres Pulau Buru.

“Selama kita bekerja di Gunung Botak belum pernah ada setoran ke Kapolres maupun TNI. Jadi itu berita bohong,” kata Matatemon Nurlatu, dan Yohanes Nurlatu saat bersilaturahim dengan Sekda Kabupaten Buru, Muh Ilyas Bin Hamid, SH, MH di ruang rapat lantai II Kantor Bupati Buru, Kamis (5/8/2021) sore.

Tangkisan Yohanes Nurlatu itu bertolak belakang dengan bukti rekaman berisi pengakuan dari PETI di GB yang mengaku adanya setoran.

Dalam rekaman yang beredar di kalangan terbatas itu berisi pengakuan satu penambang di GB yang mengaku diminta oleh oknum petugas dengan nilai setoran sebesar Rp.50 juta. Konon dengan dalih untuk atasannya.

Dalam rekaman itu, si penambang ini mengeluh harus beri lagi Rp.50 juta. Padahal ia baru saja memberikan setoran belum terlalu lama tapi sudah diminta lagi.

Baca Juga  Partai Gelora Soroti Program Pemeliharaan Jalan Nasional di Kota Ambon

Sampai berita ini dikirim, pihak yang disebutkan dalam rekaman itu belum dapat dihubungi untuk dikonfirmasi.

Dilaporkan juga, bahwa pada Kamis pagi kepolisian terus menyisir rendaman ilegal di sekitar Sungai Anahoni dan kembali memusnakan 10 rendaman dengan cara dibakar dan dirusak agar tidak lagi berfungsi.

Selanjutnya lebih jauh dilaporkan, kedatangan Matatemon Nurlatu dan sejumlah tokoh adat itu dibawa oleh Rusman Soamole yang akrab dipanggil Ucok.

Di hadapan sekda, Yohanes Nurlatu mempermasalahkan demo mahasiswa Buru di Ambon beberapa hari lalu yang meminta Kapolda agar mencopot Kapolres Buru.

“Yang demo di Ambon mahasiswa atas nama masyarakat Buru. Disini kami tidak menyuruh mereka untuk bilang copot jabatan Kapolres,” tukas Yohanes Nurlatu.

Seteah menyampaikan pendapat membela Kapolres, Yohanes dengan suara yang lantang juga meminta wartawan agar tidak menyiarkan negatif tentang pimpinan di Kabupaten Buru.

“Teman-teman wartawan saya mohon kalau kasih naik berita apapun tolong jangan disebar-sebar kita punya pimpinan di daerah, contoh pak Kapolres, pak Kapolsek. Mereka itu pagar negara buat kita,” kata Yohanes yang mendapat aplaus tepukan tangan dari sejumlah tokoh yang hadir dalam pertemuan itu.

Baca Juga  Produksi dan edarkan miras lokalan, DO diciduk polisi

Yohanes meminta pers dan mahasiswa agar berkoordinasi secara baik. Bahkan ia melontarkan kalimat yang menyerang wartawan. “Teman wartawan setiap hari nongkrong di tong, kenapa tuduh pak Kapolres minta uang,” cecarnya.

“Saya tidak punya bukti kalau pak Kapolres minta uang. Tapi kalau mereka di tong saya punya bukti,” sergah Yohanes Nurlatu.

Diakuinya, kalau Tambang Gunung Botak ini memang belum punya izin.Tapi atas nama masyarakat, ia memohon agar sekda Buru mau menyampaikan ke gubernur Maluku agar masyarakat bisa tetap kerja di sana.

“Kasihan masyarakat. Saya bicara ini air mata mau gugur pak. Mereka tiap hari mengeluh bapak soal ini. Bagaimana kita punya anak sekolah, kuliah, tidak bisa dibiayai,” ungkit Yohanes.

Yohanes Nurlatu kembali meminta kepada pers dan agar kedepan bila hendak menaikkan berita soal GB agar berkoordinasi. “Kalau mau kasih naik berita datang dulu. Kita kerjasama, bukan kita warga negara lain, kita warga negara Indonesia kok,” dalih Yohanes.

Baca Juga  Sukses dengan Lagu Tapi Bohong, Youtuber Meti Kim Siap Rilis Single ''Raja Gombal''

Dalam silaturahmi itu, Sekda didampingi Asisten I, kepala Inspektorat dan Kadis LH.

Sedianya, masyarakat adat berharap Kapolres dan Dandim juga ikut hadir bersama-sama, namun keduanya berhalangan.

Sedangkan Ucok Soamole dalam kesempatan itu meminta agar oknum-oknum yang menjelekan institusi agar diproses hukum. Ia juga menyentil proses perizinan tambang rakyat dari tahun 2016 lalu hingga kini belum membuahkan solusi, namun masyarakat terus bersabar.

Sedianya bila silaturahmi itu ikut dihadiri Kapolres dan Dandim, para tokoh adat ini akan menyerahkan surat yang dikirimkan kepada gubernur dan kepada Presiden RI. Namun tidak jadi diberikan dengan alasan belum lengkap.

Sedangkan Sekda dalam arahan singkatnya mengatakan, klarifikasi yang disampaikan prinsipnya pemerintah daerah sangat mendukung.

“Klarifikasi pada sore hari ini akan saya laporkan kepada pimpinan pak bupati dan Forkopimda untuk selanjutnya disikapi baik tindak-lanjut ke propinsi maupun ke pusat,” tandas Sekda. (ima)