Ahad 5 Juli, BKPRMI Bersama Umat Muslim Malut Gelar Aksi Tolak RUU HIP

oleh -162 views
Link Banner

Porostimur.com | Ternate: Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Provinsi Maluku Utara bersama Ormas dan OKP Islam telah diundang oleh MUI Provinsi dan Kota Ternate hari ini, untuk konsolidasi Aksi Umat Islam Maluku Utara Menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dan Meminta dicabutnya RUU HIP dari Prolegnas DPR RI.

“Insha Allah aksi akan dilaksanakan pada hari Ahad 5 Juli 2020 Pukul 08.00 hingga selesai, tempat di Depan Masjid Raya Almunawwar Ternate. Aksi ini akan dipimpin langsung oleh MUI Provinsi Maluku Utara dan Kota Ternate. Aksi hari Ahad juga akan bacakan tuntutan dan sikap MUI, Ormas & OKP Islam dan Umat Islam Maluku Utara Menolak RUU HIP,”kata Ketua BKPRMI Maluku Utara Hasby Yusuf.

BKPRMI Maluku Utara akan mengawal dan mendukung Maklumat Dewan Pimpinan MUI se-Indonesia menolak keras RUU HIP. MUI meminta umat Islam menjadi garda terdepan dalam menolak faham komunisme & berbagai upaya licik dari pihak dan para penyusup yang berusaha untuk menghidupkan kembali paham komunis di Indonesia.

Baca Juga  Akibat Kebakaran Rumah Warga, Tiga Rumah Asmil Paldam Ikut Terbakar

Seruan ulama jelas dan tegas, minta RUU HIP Dibatalkan. Umat Islam pasti bersama MUI dalam menolak RUU HIP. Jangan buka konflik ideologi kembali, karena sangat berbahaya bagi keutuhan sebagai bangsa.

Link Banner

Bila RUU tersebut tak Dibatalkan dan tetap dilanjutkan, maka akan memancing kemarahan masyarakat, umat Islam pada khususnya.

Menurut BKPRMI, jika dipaksakan melanjutkan RUU HIP maka atas pertimbangan sejarah, jangan salahkan umat Islam kembali mengingat lagi luka lama, ingin mengembalikan tujuh kata dalam piagam Jakarta yaitu: ‘Keutuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya’.

Bagi BKPRMI, sejarah kelam PKI dan antek antek komunis pada ulama, santri dan umat Islam tak akan pernah dilupakan. Inilah kenapa umat Islam terus suarakan melawan PKI dan komunis, termasuk menolak RUU HIP.

BKPRMI juga berpendapat, RUU HIP merupakan upaya mendistorsi substansi, makna dan mendegradasi eksistensi Pancasila sebagai ideologi bangsa.

Baca Juga  Lantik 28 ASN, Kakankemenag Malra Ingatkan Besarnya Tanggung Jawab

Karena itu menurut BKPRMI, keberadaan RUU HIP patut dibaca sebagai bagian dari agenda politik pihak pihak tertentu, sehingga wajib RUUP HIP ini ditolak dengan tegas tanpa kompromi apa pun.

Dalam Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU-HIP) terdapat sintesis Pancasila sebagai bentuk baru “Trisila”. Trisila itu sendiri terdiri dr Sosio Nasionalisme, Sosio Demokrasi & Ketuhanan yang Berkebudayaan.

Trisila kemudian terkristalisasi dalam Ekasila, yaitu Gotong-Royong sbgi ciri pokok Pancasila. Memeras Pancasila menjadi Trisila merupakan upaya pengaburan dan penyimpangan makna dari Pancasila itu sendiri.

Dan secara terselubung ingin melumpuhkan keberadn Sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menyingkirkan peran agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Spirit Ketauhidan dalam Pancasila dimutasi menjadi Ketuhanan Yang Berkebudayaan. Ini salah satu bentuk melepaskan spirit agama khususnya Islam yang tak terpisahkan dari perumusan Pancasila sebagai ideologi.

Baca Juga  SMA Xaverius Ambon persiapkan siswa hadapi UN sejak Oktober 2017

BKPRMI juga menilai menempatkan Presiden merupakan pemegang kekuasaan dalam pembinaan Haluan Ideologi Pancasila, menunjukkan absolutisme negara melalui penafsiran sepihak terhadap Pancasila.

Absolutisme negara dalam penafsiran ideologi Pancasila menjustifikasi kepemimpinan yang totaliter. Dan totalitarianisme akan menggiring pemerintahan menjadi fasis, sebagaimana yg pernah kita saksikan dalam negara orde baru.

Monopoli dalam menentukan apa yang benar dan yang salah mengenai hakikat negara, dan menentukan apa yang moral dan yang bukan moral dan apa yang baik dan yang destruktif akan membawa kita pada penafsiran tunggal atas nama pancasila.

Dan negara atau rezim berkuasa bisa dengan bebasnya menyebutkan kelompok dan individu tertentu yang kritis pada rezim berkuasa sebagai anti pancasila dan musuh negara. Ini yang tak kita inginkan dari RUU HIP. (red)