Airlangga Diminta Batalkan Hasil Musda IX Partai Golkar Ambon

oleh -384 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto diminta untuk membatalkan hasil Musyawarah Daerah (Musda) Tingkat II Partai Golkar Kota Ambon yang digelar 1 Februari lalu. Hasil Musda berupa pengangkatan Markus Siahay sebagai Ketua DPP Partai Golkar Ambon dinilai tidak sesuai dengan muruah Partai Golkar.

Demikian desakan para peserta Musda Partai Golkar Ambon kepada Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulis yang diterima, Ahad (7/2/2021).

Mereka yang menggugat pembatalan pencalonan Markus Siahay sebagai ketua DPD Partai Golkar Kota Ambon antara lain, Ketua SOKSI Kota Ambon (David  Clemen Sembiring), Ketua Kosgoro 1957 Kota Ambon (Johanis Z Matulessy), Ketua DPD Majelis Dakwah Islamiyah  Kota Ambon (Tammat T Talaohu), Sekteraris DPD AMPI Kota Ambon (Michael S Adam), Ketua DPD Al-Hidayah Kota  Ambon (Dessy Marasabessy), Ketua Himpunan Wanita Karya Kota Ambon (Eltin Tanalepy), dan Ketua DPD satkar Ulama Kota Ambon (Saiful Ahmad Kasturian).

Baca Juga  Pemda Sulut Salurkan Bantuan untuk Nelayan

Salah satu anggota Steering Komitte Musda IX Golkar Ambon, Nikko Talle mengatakan, pengangkatan Markus Siahay mencederai konstitusi Partai Golkar.

“Mengangkat calon yang tidak memenuhi kriteria, tanpa melibatkan mayoritas peserta, dan ditetapkan saat sejumlah peserta sedang salat yang sebelumya telah disetujui lewat skorsing sidang, melanggara muruah dan konstitusi Partai Golkar,” ujar Nikko

Dikatakan, pengangkatan Markus Sihay dilakukan dengan intrik saat beberapa peserta sedang salat. Hal itu menggambarkan bahwa Musda dipenuhi cara-cara kotor yang bukan saja mencoderai nalar, tetapi juga melukai kepercayaan serta nurani para kader partai.

“Tentu saja hal ini juga mempermalukan Partai Golkar sebagai partai modern yang terbuka dan demokratis,” ujar Nikko Talle.

Menurut dia, yang terpenting dalam Musda IX Golkar Kota Ambon adalah prosedur yang sah, karena merupakan keputusan tertinggi dalam organisasi partai sesuai tingkatan.

Baca Juga  Ekspor Maluku Bulan Juni 2019 Turun 27,05 Persen

Prosedur yang dimaksud adalah terkait pencalonan, yaitu kriteria-kriteria yang harus dimiliki seseorang untuk bisa secara sah menjadi calon ketua DPD, serta prosedur tentang syarat dukungan calon.

“Dalam konteks ini, keterpilihan Markus Siahay melanggar semua prosedur. Dalam prosedur pencalonan, jelas dalam Juklak 02 Partai Golkar disebutkan calon ketua harus setidaknya lulusan strata satu. Lalu, dalam pencalonan sudah jelas ada lebih dari satu calon, sehingga seharusnya dilakukan pemilihan bukan penunjukkan,” lanjutnya.

Sementara itu, salah satu calon Ketua DPD II Golkar Kota Ambon, Elly Toisuta, menyesalkan prosedur yang sengaja dicederai para pimpinan sidang dalam Musda IX Golkar tersebut.

“Kami sangat menyesali. Ini bukan tentang persoalan siapa yang kalah dan menang. Itu tidak masalah bagi saya. Tetapi, seharusnya dilalui dengan cara elegan. Jadi, kita bisa memperlihatkan kepada masyarakat bahwa inilah partai besar yang mengedepankan seluruh aspek demokrasi. Hasil Musda ini seperti dipaksakan. Ini sangat tidak elok. Terlihat sekali dari forum Musda ada keberpihakan yang sangat luar biasa,” ujar Elly yang kini menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Ambon. (red)