AJI Ambon dan IJTI Maluku Kecam Intimidasi dan Larangan Liputan Oleh Sejumlah Anggota DPRD Provinsi Maluku.

oleh -101 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Ambon dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Maluku mengecam sikap sejumlah anggota DPRD Provinsi Maluku yang melarang dan memaksa penghapusan video salah satu jurnalis TribunAmbon.com, Mesya Marasabessy saat meliput rapat pengawasan APBD/APBN tahun anggaran 2020 di lima Kabupaten/Kota bersama 12 mitra komisinya, Jumat (4/6/2021) pagi.

Aksi pelarangan terjadi ditengah rapat, sekitar pukul 11.52 WIT. Saat itu, jurnalis tersebutmerekam video pembicaraan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Maluku, Muhammad Marasabessy.

Pada saat perekaman berlangsung, salah satu anggota Komisi III DPRD, Ayu Hasanusi memanggil jurnalis tersebut dan bertanya kepada jurnalis bersangkutan apakah dia wartawan atau bukan.

Setelah diketahui jawabannya bahwa ia merupakan jurnalis TribunAmbon.com, Ayu Hasanusi kemudian memberikan interuksi kepada Ketua komisi untuk tidak meliput pembicaraan saat rapat tersebut.

Padahal rapat tersebut merupakan rapat terbuka sehingga sejumlah jurnalis yang bertugas di DPRD Maluku turut mengikuti untuk meliput rapat tersebut.

Baca Juga  Kapolda Maluku Resmikan Gedung Pemulasaran Jenazah, Laboratorium PCR dan ICU RS Bhayangkara Ambon

Selanjutnya, Richard Rahakbauw pun meminta kepada jurnalis bersangkutan agar menghapus video rekaman.

“Siapa yang video? Hapus, hapus sekarang,” kata Richard Rahakbauw dalam rapat.
Setelah itu, ia meminta salah satu staf DPRD untuk memeriksa telepon genggam yang digunakan jurnalis tersebut untuk merekam video.

“Hei, periksa Hp-nya apakah dia sudah hapus atau belum, cepat periksa,” serunya.
Sementara itu, Kadis PUPR Maluku, Muhammad Marasabessy meminta agar rapat tersebut baiknya berlangsung tanpa diliput.

“Saran saya, ada baiknya rapat ini tidak usah diliput oleh jurnalis,” ujar Kadis.

Akhirnya, Ketua komisi pun mengintruksi untuk seluruh jurnalis yang sedang meliput pun akhirnya disuruh keluar dari ruangan rapat.

Untuk diketahui, usai kejadian ini, Ketua Komisi III DPRD Maluku, Richard Rahakbauw pun akhirnya meminta maaf kepada jurnalis bersangkutan.

Baca Juga  Usai Raih Gelar Kebangsawanan, Marcus Rashford Samai Rekor Legenda Man United

“Ade kaka minta maaf e, kaka tidak tau, aman to”, kata Rahakbauw.

Ketua AJI Kota Ambon, Tajudin Buano mengatakan, pelarangan ini menghambat dan membatasi jurnalis dalam melakukan kegiatan jurnalistik di ruang publik dan  jelas-jelas menyalahi Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yang di dalamnya menjamin kerja-kerja jurnalis dalam mencari, memperoleh, menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Sedangkan Ketua IJTI Maluku, Jufri Samanery mengatakan, karena kerja-kerja jurnalistik mulai dibatasi alhasil peran pers bagi kepentingan masyarakat mulai terganggu. Selain itu hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang dijamin oleh undang-undang juga terabaikan.

Karena itu AJI Ambon dan IJTI Maluku mengeluarkan sikap sebagai berikut:

1.   Meminta Anggota DPRD Provinsi Maluku taat hukum dan UU yang berlaku. sebab, siapapun yang melawan hukum karena sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan profesi pers, bisa dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda maksimal Rp500 juta (Pasal 18 ayat 1) UU no 40 tahun 1999

  1. Pelarangan kegiatan jurnalistik oleh sejumlah anggota DPRD Provinsi Maluku bertentangan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menjamin kerja-kerja jurnalis dalam mencari, memperoleh, menyebarluaskan gagasan dan informasi. 
Baca Juga  Kantor Kementerian Agama Halmahera Selatan Gelar Ujian Dinas dan UPKP

3.  Sebagaimana pasal 8 undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers, dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.

  1. melanggar ketentuan Undang-Undang yang melindungi jurnalis sebagaimana Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang HAM;
  2. Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia

(keket)