Akademisi Sebut Angka Pengangguran dan Kemiskinan Halsel Tinggi

oleh -90 views
Link Banner

Porostimur.com | Labuha: Pengangguran dan kemiskinan di suatu daerah merupakan masahala serius bagi pemerintahan setempat untuk menciptakan resolusi, sehingga pemerintahan tidak terkesan mengantarkan rakyatnya menuju ketertinggalan.

Pakar Ekonomi Maluku utara, yang juga Akademisi Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Moctar Adam, Ketika di konfirmasi awak media, terkait dengan perekonomian di kabupaten Halmahera Selatan.

Moctar Adam menyampaikan, di tahun 2017 perekonomian Halsel tumbuh menjadi 15 persen, di tahun 2018, mencapai 16 persen, dan Halsel menjadi salah satu kabupaten yang pertumbuhan ekonominya menjadi dua digit.

Tetapi di Halsel pula kemiskinan dan angka pengangangguran tinggi.

“Terjadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu, tidak diakibatkan oleh aktifitas masarakat, tetapi didominasi oleh sektor-sektor tertentu yang dikuasai oleh konglomerat,” tuturnya

Baca Juga  Sering Nyinyir, Menteri Susi Beri Hadiah Muntah ke Faizal Assegaf

Moctar melanjutkan, Halmaheta Selatan dominasinya pada sektor pertambangan, utamanya feronikel, oleh karena itu, ekspor Halmahera Selatan tinggi dan mesin produksinya ada di Pulau Obi.

Menurutnya Pulau Obi memberikan share pada groot ekonomi yang tinggi, sehingga ekonominya tinggi, tapi lokal pemerintahannya menjadi tidak efektif oleh karena sunting itu terjadi di Pulau Obi, karena itu kemiskinan  malah terjadi di Pulau Obi.

“Artinya bahwa investasi sektor swasta yang tinggi itu tidak memberikan efek pada rakyat Halmahera Selatan. Bisa jadi serapan angka kerja dengan masuknya investasi itu tidak mengakibatkan angkatan kerja Halmahera Selatan diserap dalam investasi yang mengakibatkan tumbuhnya ekonomi yang tinggi itu,” cetusnya.

Moctar menambahkan, tidak efektifnya pengelolahan ekonomi di Halmahera Selatan diakibatkan kebijakan yang tidak inhern antara lajunya pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan.

Baca Juga  Kasat Reskrim Polres Bitung Berganti

“Itulah kondisi Halmahera Selatan sehingga pada wilayah- wilayah kepulauan dengan kecenderungan pola hunian penduduk di pulau-pulau kecil juga mengakibatkan Halmahera Selatan makin terjebak di dalam skema kewilayahan,” ungkapnya.

Akademisi Universitas Khairun Ternate itu menambahkan, pemerintahan yang di pimpin oleh bupati saat ini tidak punya kebijakan yang bisa mengatasi wilayah-wilayah kepulauan sehingga terkesan bupati tidak punya grand strategi, tidak punya peta jalan tentang pembangunan ekonomi pada wilayah gugus pulau. (adhy)