DPRD Dinilai Ikut Bertanggung Jawab
Lebih lanjut, Muamil menilai DPRD tidak hanya pasif, tetapi juga ikut bertanggung jawab secara moral karena menyetujui anggaran, termasuk penambahannya dalam APBD Perubahan tanpa penjelasan terbuka kepada masyarakat.
Ia menyebut, DPRD juga tidak menyoroti sejumlah persoalan lain seperti keterlambatan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) ASN dan penggunaan dana transfer pusat.
“DPRD ini dipilih oleh rakyat untuk mengawal kepentingan publik. Kalau kemudian diam, maka wajar jika publik mempertanyakan keberadaan mereka,” katanya.
Desak APH Lakukan Audit
Muamil mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk segera turun tangan melakukan audit dan penelusuran terhadap penggunaan anggaran tersebut.
Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar angka, melainkan menyangkut transparansi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
“Ini bukan hanya soal angka, tapi soal akuntabilitas dan kepercayaan publik,” pungkasnya. (Amirudin Irsad)
Porostimur.com berkomitmen memberikan fakta jernih, terpercaya, dan berimbang. Simak berita dan artikel terbaru kami di: WhatsApp Channel porostimur.com
