Akhirnya SJ, MD, SU dan MRP jadi tersangka

oleh -62 views
Link Banner

@Porostimur.com | Ambon : SJ, MD, SU dan MRP, merupakan inisial 4 orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Water Front City (WFC) tahun 2015 dan 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Buru.

Hingga penetapan keempat tersangka dimaksud, penyidik Kejati Maluku sendiri sudah memeriksa dan mendengarkan keterangan lebih dari 40 orang saksi yang turut terlibat dalam proyek dimaksud.

Hal ini dibenarkan Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi.Penkum) dan Humas Kejati Maluku, Samy Sapulette,SH dan Kepala Seksi Penyidikan (Kasi.Dik) Kejati Maluku, Abdul Hakim, saat dikonfirmasi wartawan, di Ambon, Jumat (8/12).

”Berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi, pengumpulan dokumen atau surat-surat, pemeriksaan fisik di lapangan, pemeriksaan ahli bidang teknis, maka jaksa penydik melalui ekspos hasil penyidikan pada Senin, 4 Desember 2017, maka penyidik berkesimpulan bahwa telah diperoleh alat bukti yang cukup guna menentukan tersangka di perkara ini,” ujar Sapulette.

Dijelaskannya, SJ yang merupakan PNS Dinas PUPR Kabupaten Buru, ditetapkan tersangka dengan Surat Penetapan Tersangka Nomor B1876/S.1/MD.1/XII/2017 tanggal 5 Desember 2017.

Baca Juga  Pantai Reklamasi Falahu Pono Deng Sampah

Sedangkan MD selaku wiraswasta, akunya, ditetapkan tersangka dengan surat nomor B1877/S.1/MB.1/XII/2017 tanggal 5 Desember 2017.

Begitupun SU yang merupakan anggota DPRD kabupaten Buru, tegasnya, ditetapkan sebagai tersangka dengan surat nomor B1878/S.1/MD.1/XII/2017 tanggal 5 Desember 2017.

”Ketiga tersangka ini ditetapkan penyidik dalam kasus WFC tahap I di 2015 dan tahap II tahun 2016. Berbeda dengan tersangka MRP wiraswasta yang ditetapkan sebagai tersangka dengan Nomor: B1875/S.1/MD.1/XII/2017 tanggal 5 Desember 2017. Tersangka MRP hanya melaksanakan proyek WFC pada tahap I di tahun 2015,” jelasnya.

Ketiga tersangka SJ, MD dan MRP, akunya, dijerat pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 juncto pasal 18 UU No 31 tahun 1999 juncto UU No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH-Pidana.

Baca Juga  Resmi Pertahankan Lilipaly, Bos Bali United: Ini yang Ditunggu Suporter Kami!

”Sedangkan khusus untuk tersangka SU, selain disangkakan pasal tersebut di atas, penyidik juga menambahkan pasal 12 huruf (i) UU Nomor 31 tahun 1999 juncto UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” tegasnya.

Selain itu, terangnya, Surat Perintah Penyidikan juga sudah diterbitkan kepada masing-masing tersangka tertanggal 6 Desember 2017.

Kesempatan yang sama, Abdul Hakim menegaskan waktu dan jadwal pemeriksaan hanya tinggal disesuaikan saja.

Saat ini, akunya, para tersangka sementara tidak ditahan, mengingat proses pemeriksaan akan dilanjutkan lagi.

Tentang kerugian keuangan negara/daerah dalam kasu dimaksud, Hakim belum bisa menyebutkannya, karena dihitung pihak penyidik.

”Jadi, waktu untuk pemeriksaan para tersangka kita lihat saja. Nanti kita agendakan untuk pemeriksaan selanjutnya,” pungkasnya. (Team)