Akibat Ulah Stafsus, Semua Jadi Ketahuan Main Proyek

oleh -639 views
Link Banner

Porostimur.com | Jakarta: Perusahaan yang dipimpin stafsus Milienial Presiden jadi salah satu mitra pemerintah dalam menjual pelatihan online bagi peserta kartu prakerja. Total anggaran dari negara: Rp. 5.6 Triliun,” ungkas Pendiri Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D) Rachland Nashidik lewat akun twitternya @RachlandNashidik; Selasa (14/4/2020).

“Kini kita tahu apa guna pasal ‘kekebalan hukum’ dalam Perppu Covid-19 itu,” sindirnya.

Dalam statusnya, Rachland menegaskan Jokowi harus menghentikan pelatihan online dalam Program Kartu Prakerja.

Sebab, tidak hanya ekonomi bangsa kini tengah mengalami resesi imbas virus corona, kebijakan tersebut ditegaskannya terindikasi adanya praktek kolusi. 

Baca Juga  Raja Salman dan Putra Mahkota Sampaikan Belasungkawa atas Tragedi Sriwijaya Air

“Pertumbuhan ekonomi dalam pandemi ini diprediksi minus. Bisnis terpuruk. PHK dimana-mana. Tapi negara malah menyediakan Rp. 5.6 Triliun untuk pelatihan online?,” ungkap Rachland Nashidik.

“Kebijakan ini bukan saja tak perlu tapi juga korup bila mitra yang ditunjuk adalah perusahaan milik stafsus Presiden,” tegasnya.

Terkait polemik yang terjadi dalam pelaksanaan program Kartu Prakerja yang digelar selama masa pandemik virus corona, Rachland Nashidik pun menyampaikan sejumlah catatan.

Baca Juga  1000 Pegawai KPK Tanda Tangan Petisi Tolak Capim Bermasalah

Hal pertama adalah menghapus pendanaan negara bagi pelatihan online.

Selanjutnya menggunakan seluruh anggaran Kartu Prakerja sebesar Rp 20 triliun untuk BLT rakyat.

Hal kedua adalah menyalurkan BLT lewat bank milik pemerintah, seperti BRI.

“Jangan gunakan jasa fintech karena moral hazzardnya besar,” jelas Rachland.

Untuk diketahui, Ruangguru ditunjuk menjadi aplikator Kartu Prakerja. Pendiri sekaligus Direktur Utama Ruangguru adalah Staf Khusus Presiden Republik Indonesia (RI) Belva Devara.

Ruangguru resmi ditunjuk sebagai salah satu mitra resmi Kartu Prakerja, program pengembangan kompetensi kerja di bawah naungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.

Selain Belva Devara, Stafsus Jokowi lainnya yang juga diketahui cawe-cawe proyek adalah Andi Taufan Garuda Putra.

Andi ketahuan membuat surat kepada para camat seluruh Indonesia untuk bekerja sama dalam program Relawan Desa Lawan Covid-19.

Baca Juga  Wakapolda Maluku Hadiri Upacara HUT Provinsi Maluku Ke-75

Surat tersebut menggunakan kop surat Sekretariat Kabinet yang meminta para camat melibatkan perusahannya PT Amartha Mikro Fintek dalam penanganan Covid-19.

Surat edaran Stafsus Presiden Andi Taufan. (Twitter/@Nicho_Silalahi)
Surat edaran Stafsus Presiden Andi Taufan. (Twitter/@Nicho_Silalahi)

Terbongkarnya surat menyurat Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Keuangan, Andi Taufan Garuda Putra yang menggunakan kop Sekretariat Kabinet dengan `menitip` perusahaannya, PT Amartha Mikro Fintek (Amartha) ke camat seluru Indonesia sebagai relawan Covid-19 menjadi fakta yang miris.

Sebab, tindakan Andi Taufan tersebut dinilai membuka tabir sepak terjang para staf milenial yang resmi diumumkan Presiden Joko Widodo November 2019 silam.

“Kasihan stafsus melenial ini, akibat satu stafsus milenial semua jadi kena. Pada ketahuan dan dikuak main proyeknya,” kata Ketua Majelis Jaring Aktivis Pro Demokrasi, Iwan Sumule kepada redaksi, Selasa (14/4).

“Buang-buang uang negara ratusan juta per bulan untuk gaji milenial itu. Lihat saja peran dan kelakuan stafsus milenial yang baru-baru ini terkuak. Merusak tatanan birokrasi kenegaraan, main proyek pula,” sambungnya.

Ia mengamini kejadian serupa bukan kali pertama terjadi. (red/rtm/tk/ljc)