Aktivis Mahasiswa Persoalkan Sanksi Pelanggar Perwali Ternate

oleh -42 views
Link Banner

Porostimur.com | Ternate: Penerapan sanksi melaui Peraturan Walikota Ternate Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Mengikuti Protokol Kesehatan menuai tanggapan dari banyak pihak.

Ketua Bidang Politik Hukum dan HAM Forum Mahasiswa Pasca Sarjana Maluku Utara Se-Jabodetabekbanten (FORMAPAS-MU SEJABODETABEKBANTEN) Dalili mengatakan, penerapan sanksi melalui Perwali adalah improsedural karena penerapan sebuah sanksi harusnya ada sebuah produk hukum Peraturan Daerah.

Hal ini menurutnya juga didasarkan padaUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Alasan Pemkot melalui Kabag Hukum dan HAM yang dirilis di sebuah media yang menyatakan bahwa Penerapan sangsi melalui Perwali itu acuanya ada pada Intuksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 dan Intruksi Mendagri Nomor 4 Tahun 2020.

Baca Juga  September 2020, Maluku Alami Deflasi 0,19 Persen

Sambung Dalili Intruksi Presiden dan Intruksi Mendagri tidak bisa dijadikan acuan utama dalam pemberlakuan dan penerapan sanksi dalam sebuah Peraturan Walikota dengan alasan kegentingan atau darurat, sebab jika alasannya adalah darurat, makna genting itu punya tafsir tersendiri melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 yang didalamnya telah membuat penafsiran mengenai makna

Link Banner

“Kegentingan secara hukum tersebut. Dan penegasan penerapan sangsi melalui intruksi tersebut harus melalui sebuah Peraturan Daerah bukan Perwali”, ujarnya, Kamis (24/9/2020).

Dalili bilang, memang kondisi saat ini sedang genting, tapi genting pada aspek perekonomian dan kesehatan bukan pada aspek hukum semata, maksud dari genting secara ekonomi karena dengan adanya covid 19 ini pendapatan masyarakat secara ekonomi menurun secara drastis, sedangkan genting dari segi kesehatan jumlah korban dari virus tersebut makin bertambah dan belum ada kepastian penyakit tersebut kapan berakhir.

Baca Juga  THR ASN Sudah Cair, Pemkab Halbar Alokasikan Rp.14,9 Miliar

“Malah dengan adanya penerapan sangsi dalam Bab V Pasal 7 ayat (2) Peraturan Walikota Ternate No 20 tahun 2020 tersebut menambah kondisi tata kelola hukum di daerah semakin genting,” sambung dia.

Soal waktu pembuatan Peraturan Daerah yang memakan waktu agak sedikit lama, ini kan seharusnya dari jauh hari sebelumnya ketika awal kemunculan virus ini Pemerintah Kota sudah harus mengantisipasi hal ini.

Sebenarnya banyak cara lain yang harus diterapkan oleh Pemkot Ternate untuk mencegah terjadinya penyebaran Covid-19 ini tanpa harus menerapkan sangsi dalam sebuah Perwali misalnya pemberian APD gratis dan pemanfaatan obat-obat tradisional. (al)