Porostimur.com, Ambon – Aksi demonstrasi digelar Aliansi Mahasiswa dan Koalisi LSM Provinsi Maluku di depan Kantor Gubernur Maluku, menuntut pertanggungjawaban Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa terkait polemik pertambangan emas di kawasan Gunung Botak, Kabupaten Buru.
Massa mendesak pemerintah provinsi mengambil langkah tegas terhadap aktivitas pertambangan yang dinilai belum tertata secara legal dan berpotensi merugikan daerah serta masyarakat.
Tuntut Penutupan Tambang dan Kepastian Regulasi
Dalam orasinya, Koordinator Aksi Bahta Gibrihi menegaskan bahwa Gubernur Maluku harus turun langsung menutup aktivitas pertambangan di Gunung Botak. Ia menilai Pemerintah Provinsi Maluku belum maksimal menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Bahta menyoroti lemahnya koordinasi pemerintah daerah dengan legislatif dalam penyusunan Peraturan Daerah terkait Iuran Pertambangan Rakyat (IPRA).
“Daerah berpotensi tidak mendapatkan pendapatan yang layak dari hasil eksploitasi emas tersebut. Ini sangat disayangkan,” tegas Bahta di hadapan massa aksi.
Menurutnya, tanpa regulasi yang jelas dan terkoordinasi, potensi penerimaan daerah dari sektor pertambangan rakyat tidak akan optimal, sementara risiko kerusakan lingkungan terus meningkat.
