Ambiguitas Demokrasi

oleh -74 views
Link Banner

Oleh: Hasan Bahta, Pemuda Buru Selatan

Berbicara demokrasi di negeri kita ini ibarat mengunjungi sebuah rumah antik. Misalnya, rumah Thomas Jefferson, orang yang mengaku segan bergama tapi sepenuhnya percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan nilai-nilai universal (deist, unitarianist – universalist). Begitulah perumpamaan demokrasi kita yang dikemukakan Nurcholish Madjid, dalam bukunya Pintu-Pintu Menuju Tuhan.

Praktik demokrasi kita memang penuh kontroversi. Dalam sejarah sekitar proklamasi, kita dapati masalah demokrasi telah menjadi bahan perdebatan sengit antara para pendiri republik. Kita merasa kenal dengan jargon-jargon mereka : “dewan” “perwakilan” “rakyat” “majelis” “musyawarah” “mufakat” dan seterusnya. Tapi rasanya tidak mungkin kita mengakui benar-benar mengerti maksudnya, apalagi menggambarkan dengan tepat bagaimana masing-masing yang mengklaim demokrasi itu bertingkah laku.

Di antara para pemimpin di negeri ini yang begitu bersemangat mengumandangkan demokrasi, namun dalam hidup kesehariannya sendiri, dia tidak melaksanakannya. Meskipun banyak buku yang dibaca dan berbagai istilah dan fraseologi demokrasi yang dihafal, di rumahnya atau, lebih mungkin lagi, di kantornya dia adalah seorang diktator. Bagaimana mungkin dia menjadi seorang demokrat sejati, bila dia mudah tergoda dan merubah isi kekuasaannya dari demokrasi ke otoritarianisme.

Dalam kasus Bung Karno misalnya, dengan kemampuan retoriknya yang hebat itu, dialah juga membela demokrasi yang sangat bersemangat. Namun, sungguh ironis, dia jatuh karena tuduhan sebagai seorang diktator yang membiarkan terjadinya kultus individu terhadap dirinya. Dan karena punya pandangannya sendiri tentang apa itu demokrasi, dia acap kali menuding para pengklaim demokrasi yang lain sebagai tidak lebih daripada kaki tangan tangan “Nekolim”. Begitu juga setelah Bunga Karno, praktik demokrasi yang kejam oleh Pak Harto semakin membikin bingung pemahaman orang tentang sistem ini. Semua orang tahu, Pak Harto seorang diktator sejati. Dia benar-benar menjadikan Indonesia miliknya seorang tak boleh ada orang menegurnya saat berkuasa dahulu. Setelah reformasi pun praktik demokrasi di negeri ini masih belum menemukan bentuknya yang sebenarnya. Masih saja ada perilaku ademokratis yang ditampilkan para pejabat baik di level nasional maupun lokal (daerah).

Baca Juga  Menggugah Visi Pariwisata Pemda Buru Selatan

Yang paling terkini di Era Jokowi ini, kita melihat begitu nampak ambiguitas praktik demokrasi. Terbaru, aksi mahasiswa di Kota Ambon dan di berbagai daerah di Indonesia yang memprotes kebijakan anti covid – 19 yakni Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dihadang pihak keamanan negara secara membabi buta. Masa aksi dikeroyok bak pencuri barang berharga di pasar tertangkap, babak belur tanpa ampun. Kasus kekerasan terhadap masa aksi bukan hal baru, bahkan karena sering terjadi maka telah dianggap hal biasa oleh kita semua. Sialnya lagi, ada sekelompok elit yang pro terhadap para pelaku kekerasan, dalam hal ini pihak keamanan negara itu. Kita benar-benar berasa dalam negara yang kejam, untuk menyampaikan pendapat yang jelas-jelas dijamin konstitusi kita, malah dibungkam secara kejam.

Kita perlu membicarakan ulang tentang demokrasi, versi mana yang ideal. Karena nyatanya, konsepsi dan praktiknya makin tidak nyambung, saling bertolak belakang, berhadap-hadapan, seolah bermusuhan. Memang benar, apa yang kita pikirkan seringkali kita lupakan dalam perilaku keseharian, tak seiya sekata. Egoisme dan nafsu hormat serta kekuasaan telah menutup akal sehat dan nurani kita. Seolah rakyat menjadi musuh. Aksi protes atas kebijakan PPKM bukan cuma di Ambon, di banyak daerah aksi yang sama dilakukan.

Baca Juga  Ambalau dan Kasih yang Tak Sampai

Aksi itu tidak semata-mata memprotes kebijakan PPKM, ada yang lebih serius dipersoalkan mahasiswa yakni perhatian pemerintah terhadap makan minum masyarakat yang semakin sulit diperoleh akibat pandemi dan ditetapkannya kebijakan tersebut. Di sisi lain, para pejabat negeri ini mempertontonkan perilaku acuh tak acuh. Seorang pejabat negara dikabarkan hanya menonton sinetron di rumah karena PPKM. Pejabat enak-enak saja di rumah, segalanya siap diisi dalam perut, beragam menu spesial tersedia, mau makan apa saja tetap ada untuk mereka (pejabat). Namun bagaimana dengan masyarakat luas, yang tanpa pandemi sudah makan dan kebutuhan pokok lainnya. Negara benar-benar jauh dari masyarakat.

Demokratisasi di Indonesia masih direcoki dengan tindakan-tindakan anarkis dan menyulut kekacauan sosial. Hal ini disebabkan karena iklim demokratis yang seharusnya mengedepankan tatanan dan ketertiban serta moralitas dalam berpolitik, namun dalam prakteknya yang terjadi adalah merebaknya fenomena dimana pemimpin dan masyarakat dapat melakukan apapun sesuai dengan yang mereka inginkan dan sistem hukum (aturan) dilecehkan serta tidak dihormati (Hero Nugroho, 2012).

Namun demikian kita juga tidak boleh menutup mata, bahwa sebagai bangsa yang masih relatif baru menjalankan roda demokrasi dalam praktek penyelenggaraan negara, masih banyak ditemui kelemahan dan kekurangan. Kelemahan itu diantaranya adalah sektor kehidupan masyarakat baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, pengelolaan lingkungan hidup, masih jauh dari apa yang di angankan masyarakat. Pemaksaan kehendak, kekerasan politik, korupsi dan keculasan yang dilakukan aparat legislatif, eksekutif dan yudikatif bukannya semakin menyusut namun menunjukkan eskalasi yang meningkat.

Baca Juga  Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Ambon, Sabtu 24 April 2021

Karena itu, boleh dikatakan bahwa proses demokratisasi yang terjadi di Indonesia baru sebatas meningkatkan kebebasan politik dan penghargaan atas hak asasi manusia, tetapi belum membawa kepada pembangunan ekonomi yang cepat dan memberdayakan ekonomi rakyat yang bisa mengentaskan dari jerat kemiskinan.

Demokrasi memang tak terelakkan, tapi penuh persoalan. Karena itu, harus selalu sempat dibicarakan. Hanya saja, barangkali, sebaiknya jangan terlalu gaduh, karena bisa dianggap sebagai lelucon atau guyonan. Apalagi jika kita sendiri, para penganjurnya, tidak mampu memberi teladan. Apakah kita menganjurkan orang lain berbuat kebaikan, tapi diri sendiri terlupakan? Padahal kita tahu perkaranya lewat bahan bacaan.

Bangsa Indonesia yang masih dalam taraf belajar berdemokrasi harus selalu belajar dan melakukan pembenahan di segala bidang. Kelemahan yang terjadi selama ini sejak proses reformasi digulirkan sebaiknya terus dikoreksi dan diperbaiki. Dengan cara ini maka praktek demokrasi untuk kesejahteraan rakyat dapat direalisasi dan kegagalan demokrasi dapat dihindari. (*)