Ambon Raih WTP 3 Kali Berturut-turut, Louhenapessy: Ini Kado Terbaik di Tengah Pandemi Covid-19

oleh -51 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Pemerintah Kota Ambon, Maluku meraih opini opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD berlangsung secara virtual pada Senin (13/7/2020).

Walikota Ambon Richard Louhenapessy beserta jajarannya berada di Kantor Walikota Ambon, sedangkan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku, Muhamad Abidin dan para pejabat BPK berada di kantornya.

“Pemkot Ambon sudah tiga tahun berturut-turut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” kata Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku, Muhamad Abidin saat penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas LKPD tahun 2019.

Link Banner

Pemeriksaan atas LKPD tahun anggaran 2019 oleh BPK bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah, sesuai pasal 16 ayat 1 Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 berdasarkan empat kriteria.

Baca Juga  NasDem Prioritaskan Kader, MHB-Asghar Berpeluang Kantongi Rekomendasi

“Empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efetifitas sistem pengendalian intern,” katanya.

Kelemahan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah di antaranya realisasi belanja perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan, kelebihan pembayaran dan pengadaan belanja modal.

Selain itu realisasi belanja perjalanan dinas dan belanja makan dan minum melampaui anggaran yang telah ditetapkan dari pengelolaan Pendapatan Asli daerah (PAD) masih belum memadai.

Dari hasil pemeriksaan laporan keuangan,? BPK menyimpulkan LKPD Pemkot Ambon tahun anggaran 2019, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material dan realisasi anggaran perubahan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dengan opini WTP.

Sesuai dengan pasal 20 ayat 3 Undang-Undang nomor 15 tahun 2004, tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, maka pemerintah daerah wajib menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan BPK, selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Baca Juga  Media Asing Nilai Jokowi Presiden Gagal

Sementara pasal 21 ayat 1 DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK Sesuai dengan kewenangannya, dan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang nomor 15 tahun 2006, mengamanatkan kepada Wali Kota untuk memberitahukan secara tertulis tindak lanjut hasil pemeriksaan kepada BPK.

“Kami berharap di tahun depan Pemkot Ambon tetap mempertahankan opini WTP, meningkatkan kinerja, serta melakukan perbaikan kelemahan sesuai rekomendasi BPK,” ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy menyatakan, ini untuk yang ketiga kalinya Pemkot Ambon meraih Opini keuangan WTP.

“Penilaian WTP yang ketiga kalinya ini merupakan kado terbaik di tengah wabah Covid-19. Pencapaian ini adalah hasil kerja keras seluruh jajaran Pemkot Ambon, yang memberikan hasil yang positif bagi masyarakat kota Ambon,” katanya.

Baca Juga  27-4-1521: Panah Beracun Mengakhiri Ekspedisi Ferdinand Magellan di Filipina

Diakuinya, WTP bukanlah tujuan tetapi praktek dari penyelangaraan pemerintah daerah, karena opini yang diraih adalah bonus dari senuah kerja keras pengelolaan keuangan, sehingga dibutuhkan kerja keras seluruh ASN untuk lebih baik kedepan.

Opini WTP juga tidak berkaitan dengan besaran keuangan atau nesaran utang piutang, tetapi terkait dengan sejuah mana mampu mencatat dan pertanggungjawabkan keuangan dalam pengelolaan penyelengaraan? pemerintahan.

“Catatan yang disampikan akan menjadi masukan yang serius bagi Pemkot dan DPRD untuk mengawasi tugas penyelengaraan pengelolaan keuangan Pemkot Ambon,” katanya. (red)