Amir Rumra Apresiasi KPID Tertibkan TV Kabel di Maluku

oleh -32 views
Link Banner

Porostimur.com – Ambon: Ketua Komisi I DPRD Maluku, Amir Rumra memberi apresiasi terhadap kinerja Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Maluku yang berani mengambil langkah dengan menghentikan 45 TV kabel tak berizin yang ada di Kota Ambon.

Langkah KPID Maluku menurut Rumra sesuai dengan tugas dan kewenangan KPID . Karena itu, bagi semua TV kabel yang dihentikan penyiarannya agar segera mengurus perijinan agar bisa berkontribusi .

”Memang langkah KPID Maluku sesuai dengan kewenangan sehingga diharapkan untuk 45 TV kabel tak berijin agar segera mengurus perijinan” ujar Rumra, Selasa.

Dirinya juga menegaskan, agar langkah tegas KPID Maluku berlaku untuk semua penyiaran baik milik swasta maupun pemerintah agar pemakaian frekwensi punya dampak yang baik dan berguna bagi rakyat Maluku.

Seperti diketahui, sesuai monitoring Evaluasi (Monev) terhadap Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) Jasa Penyiaran Televisi melalui Kabel di 11 Kabupaten/kota di Provinsi Maluku maka terdapat 47 usaha televisi kabel di Kota Ambon.

Ironisnya, hanya 2 usaha televisi kabel yang memiliki Ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) yakni PT. Thunggal Manise dan PT. Amboina Multimedia.

Baca Juga  Kampanye Penggunaan Masker, Jaga Jarak, Dan Hindari Kerumunan, Polres Halsel Gelar Pembagian Masker

”Kami menemukan ada 47 usaha televisi kabel di Kota Ambon. Sayangnya hanya dua usaha televisi kabel yang memiliki izin penyelenggaraan penyiaran, sementara 45 usaha televisi Kabel tidak memiliki ijin penyelenggaraan penyiaran” kata Ketua KPID Maluku, Mutiara D.Utama, S.Sos, M.I.K. melalui keterangan tertulisnnya, Rabu (15/9/2021).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran pasal 33 ayat 1 berbunyi , sebelum menyelenggarakan kegiatan lembaga penyiaran wajib memperoleh Ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP).

Tagal itu, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Maluku (KPID Maluku), mewajibkan semua usaha televisi kabel yang tidak mengantongi Ijin Penyelenggara Penyiaran (IPP) menghentikan siaran sampai dengan mengantongi IPP.

”Wajib untuk semua usaha televisi kabel yang tidak mengantongi Izin Penyelenggara Penyiaran (IPP) menghentikan siaran sampai dengan mengantongi IPP,” tukas Mutiara.

Soroti Dua TV Lokal
KPID: Carang TV Aktif, Moluca TV Tidak Aktif

Baca Juga  Tutupi Defisit APBN 2020, Pemerintah Berencana Kembali Tambah Utang Hampir Seribu Triliun

Moluca TV dan Carang TV merupakan televisi murni lokal yang berkontribusi full dalam menyiarkan tentang Maluku. Jika dibandingkan dengan Televisi Swasta berjaringan di Maluku yang masih minim dalam pemberitaan konten lokal 10 persen.

Kendati demikian, tak bisa tolerir, Jika tidak memiliki Ijin Penyelenggara Penyiaran (IPP). Baik itu Lembaga Penyiaran Publik (LPP), Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) maupun Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK). Kesemuannya harus tunduk pada Undang-undang penyiaran yang berlaku

Untuk Carang TV Ambon, sampai dengan saat ini, IPP belum berakhir (aktif). Sehingga masih tetap bersiar. Sedangkan Moluca TV, IPP sudah berakhir (tidak aktif) terhitung bulan Februari 2021. Sehingga KPID akan mengambil langkah tegas kepada Moluca TV

Sementara Diskominfo Channel, sampai hari ini, masih tetap ditutup. Karena belum melakukan pembayaran kepada PT. Thunggal Manise Vision kurang lebih 9 bulan (Januari-September). Tak tahu apa penyebabnya. Yang pasti, KPID Maluku tidak akan mengijinkan Channel milik pemerintah itu kembali aktif sampai menyelesaikan pembayarannya.

Baca Juga  Pemerintah Harus Perlakukan Veronica Koman dan Surya Anta Sebagai Pembela HAM

KPID pasti akan menjalankan tugas dan kewenangan sesuai undang-undang. Salah satunya, menghentikan lembaga penyiaran yang tidak berijin. Termasuk Moluca TV yang masa berlaku ijinnya sudah berakhir

Sehingga dukungan dan kerjasama dari semua masyarakat. Khususnya DPRD Maluku dalam hal ini Komisi 1 sangat diharapkan. Salah satunya, respon DPRD terhadap diskominfo Channel yang saampai hari ini belum melakukan pembayaran kepada PT. Thunggal Manise Vision

Sebelumnya, Komisi 1 DPRD Provinsi Maluku , Dinas Kominfo Provinsi Maluku dan KPID Maluku telah melakukan forum grup diskusi pada tanggal 1 sampai 3 Maret 2021 dengan Lembaga Penyiaran se- Provinsi Maluku. Langsung di tempat lembaga penyiaran tersebut. Hasilnya kemudian ditindaklanjuti KPID Maluku, yakni, penghentian usaha TV Kabel Ilegal, Surat Peringatan kepada 15 TV Swasta Berjaringan dan rekomendasi pencabutan ijin 3 TV Swasta Berjaringan, serta penghentian siaran TV dan Radio swasta yang tidak memiliki izin. (nicolas)

No More Posts Available.

No more pages to load.