Anggota DPRD Kepuluan Sula Masuk DPO Jaksa

oleh -589 views
Link Banner

Porostimur.com | Sanana: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepuluan Sula, Muhammad Natsir Sangaji ditetapkan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Natsir disangka terlibat kasus dugaan tindak pidana Pilkada terkait pengusiran Anggota Panwas di Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara yang kasusnya kini masuk Tahap II.

Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula Jones D. Sahetapy mengungkapkan, terkait status M. Natsir sebagai DPO, sambungnya, dalam berkas perkara sudah diterbitkan semua.

“Tinggal nanti kita sebarkan saja. DPO nanti dari kami di Kejaksaan, mungkin juga turut membantu kepolisian, mungkin di tempat-tempat tertentu, tempat strategis, tempat-tempat umum, serta dinas-dinas yang mungkin nanti kita tembusi untuk memperterang statusnya sebagai DPO,” tutur Sahetapy, Senin (26/10/2020) di Sanana.

Mengutip tandaseru.com, Sahetapy bilang, M. Natsir Sangadji dimasukkan sebagai DPO karena sampai saat ini belum ditemukan. Meski demikian, pihaknya tetap akan memproses sesuai ketentuan.

Baca Juga  10 Pesona Yoan Clara, Puteri Indonesia Maluku 2020 yang Seorang Dokter

“Walaupun dia DPO, tetap akan teruskan atau kita akan tembusi beberapa instansi yang terkait agar status beliau selaku Anggota Dewan juga tidak serta merta dipermudah terkait hak-haknya sebagai Anggota Dewan,” terangnya.

Jones bilang, ada batasan-batasan tertentu yang DPRD sendiri sudah bisa mengambil sikap terkait status M. Natsir sebagai tersangka, seperti pemberian tunjangan, gaji atau fasilitas apapun.

“Sudah harus ada kebijakan dari Dewan sendiri, entah itu dihentikan sementara atau diberhentikan selama-lamanya,” ujarnya.

Menurut dia, lantaran kasus tersebut limitasi waktunya singkat, setelah tahap II selesai maka akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Sanana. Selanjutnya, dalam jangka waktu sebelum 7 hari sudah bisa disidangkan.

“Karena mengingat limitasi waktu tadi. Ini kan singkat, bisa saja mereka berpikir dengan melarikan diri, jangka waktunya selesai, tindak pidananya juga selesai, dugaan pelanggarannya juga selesai dan tidak lagi diproses. Tidak seperti itu, karena Gakkumdu baru dibubarkan setelah pelantikan dan serah terima jabatan,” paparnya.

Baca Juga  SMPN 6 Ambon gelar pelatihan dan peningkatan kapasaitas guru

Jones menegaskan, jika status DPO M. Natsir ini didiamkan, otomatis bisa menjadi contoh bagi kasus lain di kemudian hari.

Lebih jauh Jones D. Sahetapy menjelaskan, untuk dugaan pengusiran Panwas di Desa Capalulu, jaksa sudah memeriksa 5 orang tersangka.

“Untuk dugaan pengusiran Panwas itu ada 5 orang diperiksa. Pertama Bustamin Sanaba, Ajis Umanahu, Salman S. Naipon, Sahdi Duwila, dan Salem Buamona,” ungkapnya.

Dia mengatakan jika sempat hari ini (Senin, red) berkas perkaranya akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Sanana.

“Kalau tidak, paling terlambat besok sudah kita limpahkan ke Pengadilan. Kemungkinan penetapan akan keluar minggu depan, dan kita sudah langsung bisa bersidang. Karena mengingat ketentuan limit waktunya, kemungkinan besar awal minggu depan sudah disidangkan,” jabarnya.

Baca Juga  Awali Kuker di Lanud Pattimura, Pangkoopsau III Tatap Muka Dengan Seluruh Prajurit

“Kalau bukti kita sudah kantongi rekaman video, ada dua rekaman video dugaan tindak pidana Pilkada. Terus yang lainnya berupa keterangan saksi, nanti baru kita buktikan di Persidangan. Untuk unsur (Pasal) 184 KUHP sudah cukup,” pungkas Sahetapy. (red)