Anggota DPRD Kota Ambon Sesalkan Sikap RSUP yang Covidkan Bupati SBB Berdasarkan Hasil Rapid Antigen

oleh -1.556 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Pernyataan Direktur Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP), dr. Leimena Ambon,  dr. Celestinus Eigya Munthe, SpKJ, MKes, tentang meninggalnya Bupati Seram Bagian Barat (SBB) M. Yasin Payapo, karena terpapar Covid-19, mendapat tanggapan dari anggota DPRD Kota Ambon, Saidna Bin Tahir

Menurut politisi PKS ini, penetapan status pasien Covid-19 berdasarkan hasil tes rapid antigen, adalah suatu kekeliruan. “Jika pihak rumah sakit dapat menjustice Bupati SBB, atau seseorang (masyarakat umum) yang notabennya adalah pasien, hanya menggunakan tes rapid antigen, tanpa harus melakukan PCR. Maka tidak heran, jika sering terjadinya perampasan jenazah di Kota Ambon,” kata Bin Tahir.

“Seperti ini yang kacau. Kalau pihak RS sudah menjustice seseorang positif covid-19  menggunakan tes rapid antigen, tanpa harus melakukan PCR, maka wajar jika terjadi perampasan atau pemulangan jenazah secara paksa,” sambungnya.

Baca Juga  Indonesia Tidak Bergantung pada China, Tapi Berpotensi Disalip Vietnam

Saidna mengatakan, tindakan RSUP, tidak hanya dilihat pada peristiwa Bupati SBB. Tetapi secara umum, seseorang, ketika berdasarkan tes antigen positif, belum tentu berdasarkan hasil PCR, juga positif covid-19.

“Karna faktanya, seseorang ketika tes antigennya positif, belum tentu hasil PCR nya juga positif,” ujarnya.

Sehubungan dengan itu, jika kewenangan menetapkan seseorang terpapar positif covid-19 cukup menggunakan tes rapid antigen. Maka Kebijakan PCR, mestinya dihilangkan. Terutama, dari syarat kelengkapan adminitrasi bagi pelaku perjalan keluar Maluku.

“Kalau memang kewenangan menetapkan seseorang terpapar covid-19 cukup dengan tes antigen, berarti syarat kelengkapan adminitrasi bagi pelaku perjalan juga mesti cukup dengan menggunakan hasil tes rapid antigan saja, tidak perlu pakai hasil PCR negatif,” tandasnya.

Baca Juga  Panjat Tebing Siap Raih Medali di Olimpiade Paris 2024

Terkait peristiwa itu, selaku komisi yang membidangi persoalan kesehatan, pihaknya akan mengagendakan rapat dengar pendapat, dengan menghadirkan Dinas Kesehatan Kota Ambon, Satgas, dan juga Fasilitas-fasilitas Kesehatan yang ada di Kota Ambon. Meski itu menjadi kewenangan Provinsi, namun lingkupnya adalah Kota Ambon.

“Kita akan undang dinas, dan juga faskes-faskes yang ada di Kota Ambon, untuk membahas ini. Tindakan RS seperti ini yang bisa kacau, karena tidak puasan masyarakat yang kerabatnya dicovidkan, hanya karena tes antigen. Hal-hal semacam ini, yang dapat memicu terjadilah pemulangan jenazah secara paksa, yang belakangan terjadi di Kota Ambon,” pungkasnya.

(red/kbrn)