Porostimur.com, Ambon – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Maluku Rovik Akbar Afifudin menilai, angka kemiskinan yang tak kunjung menurun pada tahun 2023 disebabkan banyaknya program Pemerintah Provinsi Maluku yang tidak tepat sasaran.
Sebagai dikatahui, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku mencatat per Maret 2023 jumlah penduduk miskin di Maluku sebanyak 301,61 ribu orang.
Data tersebut bila dibandingkan dengan September 2022, maka jumlah penduduk miskin di Maluku mengalami kenaikan sebesar 4,95 ribu orang.
“Angka Statistik ini tentunya menjadi tolak ukur terhadap semua program-program pemerintah yang diarahkan untuk mengurangi angka kemiskinan,” cetusnya. Senin (31/7/2023).
Menurut politikus PPP ini, bisa saja program-program yang dilakukan pemerintah tidak mengenai target atau jauh dari sasaran sehingga tidak berimbas pada turunnya angka kemiskinan di daerah ini.
Afifudin juga menyentil kegiatan pemerintah provinsi Maluku yang menurutnya hanya demi pencitraan semata.
“Pemprov seharusnya dapat berkolaborasi dengan kabupaten/kota penyumbang angka kemiskinan, agar anggaran yang digelontorkan tepat pada target,” kata dia.
Rovik menjelaskan, dengan tersedianya data BPS yang telah memberikan data terkait statistik wilayah mana yang menjadi penyumbang angka kemiskinan, seharusnya data tersebut dipahami dan dianalisa menjadi rujukan agar dapat membuat program yang tepat sasaran.
“Kalau cuma hanya sekedar membuat program namanya sekedarnya saja untuk pencitraan untuk yang sebagainya, itu tidak kena sasaran,” imbuhnya.
Anggota DPRD Dapil Kota Ambon ini bilang, seharusnya tim penanganan kemiskinan di Maluku yang diketahui oleh Sekda benar-benar fokus.
“Saya memprediksikan angka ini akan terus naik jika pemerintah tidak mengambil langkah yang lebih konkrit,” tukasnya.
Rovik menjelaskan, data BPS juga menyebut angka kemiskinan di desa meningkat, sementara di kota mengalami menurun. Hal ini menurut dia, menandakan program pemberantasan kemiskinan yang dirancang pemerintah tak sampai ke desa.
“Itu berarti program belum sampai ke desa, pemerintah segera melakukan konsolidasi ulang dengan seluruh kabupaten kota untuk melakukan program atau langkah yang bisa kemudian menjaga jangan sampai angka kemiskinan ini meningkat,” ujar Rovik.
“Tapi saya kira dengan situasi seperti ini bisa saja ya angka kemiskinan naik lagi,” ungkapnya.
Afifudin berharap, pemerintah bisa fokus dalam memberantas kemiskinan di Maluku, serta memaksimalkan program secara tepat sasaran, terutama program-program yang bersumber dengan APBD. Bila tidak, maka pemerintah dalam hal ini Gubernur Maluku dapat dikatakan gagal bila kemiskinan terus meningkat.
“Kita tnggu September. Kalau September angka kemiskinan masih meningkat berarti gagal. Kalau sampai September angka kemiskinan masih terus naik, berarti penanganan kemiskinan dinyatakan gagal,” demikian Afifudin. (Vera)
Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google News
