@Porostimur.com | Ambon : Menelusuri dan mengantisipasi terjadinya kerawanan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Maluku, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Ambon menggelar diskusi dedngan tema membedah akar kerawanan Pilkada Maluku, Jumat (4/5).
Hal ini dibenarkan Ketua GMKI Cab Ambon, Alfred Soni Lodar, saat berhasil dikonfirmasi wartawan, di sela-sela disukusi.
”Jadi KPU membedah secara rinci. Misalkan, ada 3 titik kerawanan pada pelaksanaan pilkada. Kemudian Bawaslu membedah secara pengawasan terhadap pilkada nanti, apakah dalam pengawasan ada titik-titik kerawanan yang terjadi,” ujarnya.
Menurutnya, diskusi dimaksud bukan hanya melibatkan pihak penyelenggara yakni KPU dan Bawaslu, namun juga stake holder terkait seperti Kantor Wilayah Kementerian Agama Maluku, maupun aparat kepolisian dalam fungsi pengamanannya.
”Ketua Bawaslu mengatakan belum nampak masalah-masalah di lapangan. Kemudian tadi juga kita hadirkan Kakanwil Agama Maluku supaya menjelaskan bahwa dalam skop keagamaan bahwa kita sebenarnya satu dengan semboyan orang basudara. Kemudian Maluku harus menyukseskan pilkada 2018 dengan aman dan damai. Kita juga dalam perspektif dengan kepolisian dalam keamanan dengan kepolisian yang tadi disampaikan dengan Pak Wadir Polda Maluku, untuk menjaga keamanan disatukan perspektif di Polres dan setiap daerah kabupaten/kota, untuk menjaga pelaksanaan pesta demokrasi dengan damai,” jelasnya.
Salah satu isu kritis yang turut dibahas dalam dialog ini, jelasnya, yakni potensi kerawanan dengan mengusung isu suku, agama dan ras (SARA) yang dipaketkan dengan berita bohong (hoax).
”Juga ditinjau dalam sisi akademisi yang sudah disampaikan oleh Pak Polly tadi dalam penyampaiannnya bahwa ini karena kita mengingat lagi masa lalu kita, dengan konflik yang terjadi di Maluku, sehingga hadirlah orang ketiga, sehingga kita dalam seksi keamanannya tidak terjaga. Misalkan akar-akar masalah ini, persoalan SARA dan Hoax itu, juga persoalan kita sebagai rakyat Maluku harus melihat itu. Dan, harus betul-betul mencerna hoax dan ujaran kebencian itu bagian daripada akar persoalan yang akan memecah-belah atau membuat Pilkada Maluku tidak aman,” tegasnya.
Diharapkannya, dengan digelarnya diskusi dimaksud seluruh lapisan masyarakat di Maluku mampu meredam akar permasalahan yang bakalan berujung sebagai potensi konflik serta memberikan dampak negatif atau mengindikasikan kerawanan dalam Pilkada Maluku Juni 2018 nanti.
”Ketika kami mendapat informasi terkait dengan kerawanan di Maluku dan tingkat kerawanan di Maluku menurut beberapa data dan informasi yang sudah disampaikan oleh Polda Maluku bahwa Maluku tingkat kerawanan ke-4. Tapi, kalau menurut data terakhir sebelumnya juga berkomunikasi dengan Pengurus Pusat dalam hal ini Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi bahwa Maluku masuk tingkat kerawanan ke-4. Oleh karena itu, kita melakukan kegiatan-kegiatan sekaligus memberikan pembelajaran bagi kita di Maluku, bukan saja kepada masyarakat Maluku tetapi juga kepada kaum-kaum muda yang bergerak di bidang perkuliahan, maupun tugas-tugas mereka yang lain,” pungkasnya. (keket)
