Saat ini kondisi fisik rumah sakit dalam keadaan terbengkalai, Data KPK menunjukan, sejak tahun 2017 ratusan proyek pengadaan di KKT menyisakan nilai kontrak yang belum dibayarkan. Saat dikonfirmasi KPK, Pemerintah mengklaim selesai secara fisik dan layak dipakai oleh masyarakat KKT.
Hal tersebut dinilai miris setelah ratusan proyek mangkrak, karena terlilit utang. Dan paling banyak pada bidang yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat seperti kesehatan, infrastruktur, pendidikan, dan transportasi.
“APBD sudah seharusnya dialokasikan dengan tepat untuk mendorong pembangunan daerah, bukan justru dihambur-hamburkan apalagi dinikmati segelintir orang,”tegasnya.
Ditambahkan, APMAKM Sebagai sosial kontrol dan perubahan dalam aspek penegakan hukum.
“Kami yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Mahasiswa Anti Korupsi Maluku mendorong agar korupsi-korupsi di bumi nusantara ini dihapuskan. Yang kaya menjadi kaya dan miskin menjadi miskin, karena kepentingan segelintir orang-orang,” papar Ardo.
“Salah satunya terjadi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dibawah kepemimpinan Petrus Fatlolon yang dimana terduga korupsi Ratusan Milyar mengakibatkan kerugian negara bahkan rakyat KKT pun dirugikan oleh bupati Petrus Fatlolon 2017-2022,” tambahnya.
