Porostimur.com, Jakarta – Wali Kota Bitung Maurits Mantiri mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang digelar secara virtual hari ini. Dalam rakor tersebut dibahas mengenai penjelasan dan penanganan inflasi melalui pengendalian pangan dari Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pangan Nasional, dan Kementerian Perdagangan.
Usai rakor, Maurits mengarahkan untuk penerapan di daerah atau kota dengan memaksimalkan peran Forkopimda plus yang masuk dalam TPID Kota, terutama dalam program pengendalian yang ada seperti pasar murah dan lain lain. Lalu dibuat grafik per item secara detail mengenai komoditi yg ada.
“Untuk kadis pertanian berikan subsidi hanya kepada 20 komoditi yang prioritas. Berikan pada bawang, rica, dan sebagainya yang masuk pada 20 komoditas wajib BPS tersebut. Berkordinasi dengan Lalu cek tanaman yang ditanam dan bersubsidi apakah sudah berdampak atau belum terhadap inflasi ini,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (1/11/2022).
Sebelumnya dalam rakor itu, Deputi BPS menyampaikan dalam rangka mengantisipasi inflasi yang terjadi, pihaknya akan memantau data perubahan harga komoditi saat ini. Ia menambahkan, pada minggu lalu telah terjadi kenaikan harga beras di 32 provinsi. Selain itu, disusul oleh minyak goreng di 32 provinsi dan gula di pasir di 29 provinsi.
“Upaya mitigasi kita terkait kebijakan yang akan diambil, maka kita memerlukan data yang paling relevan. Kita mencoba mendeteksi perubahan harga yang ada di kabupaten kota. Jadi pantauan harga kita akan kita pantau untuk 20 komoditas terpilih dan kita sepakati untuk mendagri, dan sebagainya,” ujar Suhariyanto dalam keterangan tertulis, Senin (31/10/2022).
Berkaitan dengan pangan, kata Suhariyanto, minyak goreng menjadi penyumbang kenaikan harga di di kabupaten atau kota. Kemudian disusul oleh beras, gula pasir dan telur ayam ras.
Badan Pangan Nasional juga melakukan pemantauan harga pangan di daerah. Daerah-daerah yang berada dalam kategori merah untuk harga beras premium yang melebihi HET lebih dari 5 persen, maka perlu dilakukan intervensi. Salah satu daerah yang masuk ke dalam warna merah adalah Sulawesi Utara, sedangkan Kota Bitung ada di warna hijau.
Selain itu, BPN mengatakan harga beras medium di Kota Bitung masuk ke dalam kategori kuning. Hal tersebut berarti rata-rata dan perlu diintervensi. Sedangkan, untuk cabai rawit merah, daging ayam ras, dan telur ayam ras, Kota Bitung masih berada di arena hijau.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan inflasi memang terjadi dalam sebulan terakhir. Namun hal tersebut, bukan untuk ditakuti tetapi dicari solusi untuk mengantisipasinya.
“Sebulan terakhir kita mengalami kenaikan angka inflasi. Walaupun masih relatif landai, angka masih di 5,95 persen. Bukan untuk menakut-nakuti, namun untuk antisipasi agar tidak terjadi krisis atau inflasi bukan hanya untuk pemerintah pusat tapi juga daerah,” ujar Tito.
“Teman-teman kepala daerah mohon bekerja sama dengan pihak terkait dalam hal ini. Lakukan rapat seminggu sekali agar paham masalah ini dan bisa melakukan intervensi secara detail. Agar minggu depan bisa melakukan update lagi dan kita semakin membaik dan semoga inflasi di Indonesia ini semakin terkendali,” imbuhnya.
Tito juga mengatakan kenaikan harga beras dan keledai harus diwaspadai. Ia mengatakan perlu adanya sistem yang mampu memberikan informasi harga pangan yang terintegrasi.
“Perlu diwaspadai kenaikan beras dan kedelai. Perlu adanya sistem informasi harga pangan yang terintegrasi. Terdapat 5 komoditas tambahan dalam 20 wajib bps. Udang, tahu mentah, pisang, susu bubuk balita, dan jeruk,” ucapnya.
“Perlu diperhatikan pelaporan upaya penanganan inflasi daerah. Harga kedelai dan tempe serta tahu mentah juga perlu diperhatikan perkembangan harga di daerah,” tambah Tirto.
Disebutkan Offtaker dalam wilayah yang dituju juga harus diperhatikan agar saat fasilitasi distribusi pangan bisa berjalan dengan baik. Hal ini diharapkan berjalan efektif sampai dengan momen nataru. Pemerintah harus memiliki cadangan pangan sesuai dengan Perpres.
Kementerian Pertanian yang hadir dalam rakor tersebut turut menyampaikan strategi untuk menangani inflasi. Salah satunya adalah dengan peningkatan produksi pangan.
“Inflasi di Indonesia masih di bawah 6 persen. Strategi yang dilakukan Kementan adalah peningkatan produksi pangan (cabai, bawang merah, kedelai, gula tebu, dan daging sapi), pengembangan pangan substitusi impor (gandum, gula tebu, dan daging sapi) dan peningkatan ekspor (sarang burung walet, porang, ayam, dan telur),” ujar pihak Kementan.
Polri yang hadir juga menyampaikan langkah-langkah yang dilakukan pihaknya untuk menjaga harga pangan tidak terjadi inflasi. Langkah tersebut adalah melakukan monitoring dan pemetaan pangan, melakukan pengawasan produksi pangan dari produsen hingga end user, pengawasan rangkaian importasi komoditas pangan dan realisasinya.
Tak hanya itu, Pori juga melakukan pemetaan hambatan distribusi, menjaga keseimbangan distribusi pangan, mengendalikan harga pangan bersama stakeholder, dan melakukan penegakkan hukum yang bersifat ultimatum remedium.
Polri mengatakan untuk stok kebutuhan pokok, yaitu beras dan gula masih bisa dikatakan aman. Dalam hal ini, TNI juga siap membantu kepala daerah dalam menangani inflasi. (red/dtc)
Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google News
