AS Desak Myanmar Tegakkan Demokrasi Inklusif, Sentil Kamboja Soal KTT ASEAN

oleh -10 views
Link Banner

Porostimur.com, Jakarta – Amerika Serikat akan terus mendesak Myanmar menegakkan demokrasi inklusif bagi rakyatnya di tengah kondisi yang mengkhawatirkan di negara tersebut, kata Menteri Luar Negeri Antony J. Blinken.

“Kami bersama sekutu dan mitra kami akan terus menekan pemerintahan Myanmar untuk menghentikan kekerasan tanpa pandang bulu, membebaskan semua orang yang ditahan secara tidak adil, memuluskan akses tanpa hambatan dan memulihkan jalan Myanmar menuju demokrasi inklusif,” kata Antony Blinken dalam pidatonya di Universitas Indonesia The 9th US-Indonesia Investment Summit, Selasa, 14 Desember 2021.

Dia mengatakan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) telah merumuskan Konsensus Lima Poin (Five-Point Consensus) sebagai upaya menggandeng Myanmar dalam dialog konstruktif guna mencari resolusi damai yang menghargai hak dan cita-cita warga negara Myanmar.

Baca Juga  Bawaslu Malut Pantau Keputusan KPU Kepulauan Sula Terkait Rekomendasi PSU di Enam TPS

“Tujuan itu yang kami terus upayakan dan kami tidak akan menyerah begitu saja,” katanya.

Menurut dia, kebebasan berarti terbuka terhadap kritik, juga refleksi diri. Dalam konteks kenegaraan, bebas berarti kemampuan untuk memilih jalan dan mitranya sendiri.

Dalam tingkat regional sebagai bagian dari dunia, kata Blinken, permasalahan akan ditangani secara terbuka, aturan harus ditegakkan secara transparan dan diterapkan secara adil.

Myanmar dinilai tidak mematuhi hukum internasional, melanggar janjinya sendiri karena tidak menyelenggarakan pemilu dalam satu tahun, serta tidak melaksanakan Konsensus Lima Poin tersebut.

AS sebelumnya juga mendesak Kamboja untuk tidak memberikan pengakuan apapun kepada junta militer Myanmar saat Kamboja menjadi ketua ASEAN pada 2022.

Baca Juga  Kementerian Investasi Komitmen Dukung Investasi Jababeka Morotai

Pernyataan itu disampaikan Konselor Departemen Luar Negeri AS Derek Chollet saat kunjungan singkatnya ke Phnom Penh, Jumat (10/12) lalu.

Upaya tersebut dilakukan agar Kamboja turut memajukan dan menjunjung tinggi rencana perdamaian oleh ASEAN.

Pernyataan Chollet itu disampaikan beberapa hari setelah Perdana Menteri Kamboja Hun Sen mengatakan pejabat Myanmar harus diundang kembali ke pertemuan ASEAN, menyusul pengecualian yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam KTT ASEAN tahun ini.

(red/tempo)