ASN Tak Netral di Pilkada Datanya Diblokir dan Haknya Tak Dilayani

oleh -78 views
Link Banner

Porostimur.com | Jakarta: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo menerangkan, saat ini hanya sedikit kasus pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) yang dijatuhi sanksi. Pasalnya pejabat pembina kepegawaian (PPPK) yaitu kepala daerah enggan menjatuhi sanksi disiplin.

“Gubernur/bupati/walikota enggan menjatuhkan disiplin karena menyangkut kepentingan yang bersangkutan sebagai elite politik,” ujar Tjahjo, Selasa (1/9/2020).

Kemendagri saat ini bersama KASN sedang merumuskan sanksi disiplin yang tegas. Sanksinya adalah jika diketahui melanggar disiplin PNS, akan dilakukan pemblokiran data ASN yang bersangkutan oleh BKN.

“Dengan pemblokiran data tersebut maka hak-hak kepegawaian yang bersangkutan tidak dapat dilayani,” ujarnya.

Link Banner

Hal ini akan dilakukan sebagai bagian penegakan disiplin netralitas ASN. Rencananya sanksi ini akan diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) MenPANRB, KASN, Bawaslu dan Mendagri.

Baca Juga  DPD Partai Hanura Malut Usul 5 Nama ke DPP, Ada Irham Syahlan

“Oleh karena itu rencana tanggal 10 September akan dilakukan penandatanganan SKB antara MenPANRB dengan KASN, Mendagri, dan Bawaslu,” tutup politikus PDIP tersebut. (red)