@Porostimur.com | Ambon : Sering mangkir dari agenda rapat yang dijadwalkan DPRD Maluku dengan OrganisasiPerangkat Daerah (OPD), menyebabkan Kepala Dinas (Kadis) Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Maluku, Martha Nanlohy dilabeli ”malas” oleh Wakil Ketua DPRD Maluku, Said Mudzakir Assagaff.
Saat berhasil dikonfirmasi wartawan di Ambon, Selasa (25/9), hal ini dibenarkan Assagaff.
Sikap acuh Nanlohy terhadap undangan rapat pihaknya, akunya, mengakibatkan pihaknya harus mengusulkan pengurangan belanja pada organisasi yang dipimpin Nanlohy.
”Ibu Martha ini sangat malas untuk mengikuti rapat paripurna di DPRD. Padahal, ada banyak masalah yang harus dibicarakan bersama. Jika seperti ini terus-menerus, maka kami mintakan agar Pemerintah Maluku segera mengurangi belanja Dinas ESDM,” ujarnya.
Meskipun memiliki belanja cukup banyak, jelasnya, namun Dinas ESDM Maluku sepertinya tidak mampu menggunakan fungsinya dengan baik.
Mirisnya lagi, akunya, masih banyak potensi dan sumber daya alam di Maluku masih terabaikan dan bermuara pada penderitaan rakyat.
”Misalnya seperti yang terjadi di tambang emas Gunung Botak Kabupaten Buru, kita tidak tahu siapa yang menanganinya. Kalau itu pihak kedua dan pihak ketiga yang bekerjasama dengan Pemda, maka sebagai Kadis ESDM haruslah bisa hadir sehingga kita di DPRD bisa tahu kontribusi yang Maluku dapatkan dari hasil alam itu. Ini kan tidak sama sekali,” jelasnya.
Informasi yang diterima dari masyarakat, jelasnya, hasil kekayaan alam yang dikeruk dari Kabupaten Buru sudah sangat banyak dan jika dirupiahkan sudah biasa mencapai milyaran rupiah.
”Apapun itu, kita di DPRD inginkan kekayaan ini berefek pada kesejahteraan rakyat. Nah, ESDM yang lebih mengetahui itu, harus bisa diinformasikan kepada kita. Jangan seperti main petak-umpet dengan kita,” tegasnya.
Selain menimbulkan kerusakan lingkungan, tegasnya, aktivitas di tambang emas dimaksud efeknya juga berdampak pada manusia yang berdomisili di sekitarnya, bahkan sudah ada kematian sebelumnya.
Pemprov Maluku sendiri, terangnya, juga harus segera mengevaluasi kinejra Kadis ESDM Maluku.
Dimana, jika tidak memungkinkan untuk meningkatkan kinerjanya maka harus diberi tindakan lain, seperti mengurangi belanja ESDM.
Apalagi, tambahnya, ketika belanja program banyak tapi tidak maksimal dalam menggunakan fungsinya melihat potensi alam dan mensejahterakan, maka belanja yang diterima hanyalah sia-sia belaka.
”Salah satunya ini di Gunung Botak. Ada juga masalah di Romang MBD dan daerah lainnya. Tapi, untuk mengambil keputusan secara tegas dalam penanganan masalah ini, kita di DPRD belum melakukannya. Kadis ESDM malas, makanya sangat menghambat pengambilan keputusan ini,” pungkasnya. (pt-10)
