Azis Syamsuddin Putus Asa. Pasrah Tak Dipilih Lagi Usai Pengesahan UU Cipta Kerja

oleh -198 views
Link Banner

Porostimur.com | Jakarta: Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jeirry Sumampow menilai DPR kini sedang putus asa terkait pengesahan UU Cipta Kerja.

Khususnya terkait pernyataan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin yang mempersilakan masyarakat untuk tidak memilih calon legislatif pada pemilu-pemilu mendatang.

Hal itu sebagai respon kekecewaan kepada DPR yang mengesahkan undang-undang (UU) Cipta Kerja merupakan pernyataan putus asa.

“Pernyataan ini adalah pernyataan putus asa yang menunjukkan ketidakmampuan pimpinan DPR untuk memberi penjelasan terhadap UU yang mereka sahkan,” ujar Jeirry dalam diskusi online yang diselenggarakan Gerakan untuk Indonesia yang Adil dan Demokratis (GIAD), Minggu, (11/10/2020).

Link Banner

“Tak bisa menjawab argumentasi-argumentasi masyarakat sipil yang menolak,” sambungnya.

Jeirry mengatakan, ada banyak suara penolakan dari masyarakat dengan argumentasi rasional.

Tapi, menurutnya, DPR hanya mampu membantah tanpa mampu mematahkannya dengan argumentasi yang lebih kuat.

 Menurut Jeirry, ketidakmampuan itu bisa muncul karena ketidakpahaman DPR terhadap UU itu sendiri.

Termasuk, kemungkinan adanya kesepakatan politik yang sudah diambil sebelumnya.

“Sehingga pendalaman substansi UU terasa tak penting bagi DPR,” katanya.

Yang akhirnya muncul, kata Jeirry, adalah seperti yang dikatakan Azis tadi.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin angkat bicara terkait maraknya tagar di media sosial setelah DPR mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna, Senin (5/10/2020).

Azis mengatakan, pengesahan RUU sapu jagat itu merupakan keputusan kolektif kolegial dan bukan keputusan personal.

“Sehingga, putusan ini bukan putusan personal, tapi keputusan dari institusi yang bersifat kolektif kolegial dari sembilan partai yang ada di sini,” kata Azis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10/2020), dilansir dari Tribunnews.com.

 Azis tak khawatir pengesahan RUU Cipta Kerja tersebut akan berdampak pada turunnya kepercayaan rakyat kepada DPR.

Baca Juga  Warga Bukubualawa Halmahera Barat Kembali Keluhkan Jalan Rusak

Azis juga mempersilakan rakyat untuk tidak memilih caleg pada pemilihan umum selanjutnya, apabila dianggap tidak amanah.

“Ya kalau tidak percaya, nanti pada saat pemilu jangan dipilih. Nanti pada saat pilkada untuk tidak memilih partai-partai itu, calon-calon itu.

Sepanjang rakyatnya nanti memilih di tahun 2024, dia akan masuk lagi, dia di dalam parliamentary threshold. Yang menilai kan masyarakat,” ujarnya.

Untuk diketahui, usai DPR mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ketujuh masa persidangan I 2020-2021 pada Senin (6/10/2020), ramai bermunculan tagar di media sosial Twitter, seperti #MosiTidakPercaya dan #tolakruuciptakerja.

Adapun dalam Rapat Paripurna, dari sembilan fraksi di DPR, hanya Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang menolak seluruh hasil pembahasan RUU Cipta Kerja.

Hasilnya, RUU Cipta Kerja tetap disahkan menjadi undang-undang. Mayoritas fraksi DPR dan pemerintah setuju.

Tambah 130 Halaman

Undang-undang Cipta Kerja yang telah disahkan DPR pada 5 Oktober 2020, bertambah 130 halaman usai dirapikan.

Sebelumnya, beredar draf UU Cipta Kerja dengan 905 halaman, dan saat ini muncul 1.035 halaman.

Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengatakan, naskah UU Cipta Kerja dengan jumlah 1.035 halaman menjadi pembahasan yang terakhir di pimpinan DPR, dan akan finalkan untuk diserahkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Siang ini mau difinalkan, itu yang dibahas sampai kemarin (1.035 halaman),” ujar Indra saat dihubungi di Jakarta, Senin (12/10/2020).

Menurutnya, naskah UU Cipta Kerja dengan 1.035 halaman, berdasarkan draf yang disahkan pada rapat paripurna DPR, dengan jumlah 905 halaman.

Baca Juga  Lokalisasi Tanjung Batumerah Segera Ditutup

“Basis yang di paripurna (905 halaman), tapi itu kan formatnya masih belum dirapikan.”

“Setelah dirapikan spasinya, redaksinya, hurufnya, segala macam.”

“Kemudian, disampaikan ke Pak Azis (Wakil Ketua DPR dengan jumlah 1.035 halaman),” paparnya.

Indra memastikan, perubahan halaman dari 905 ke 1.035 tidak mengubah subtansi dari UU Cipta Kerja yang telah disahkan.

“Itu hanya typo dan format, kan dirapikan, spasi-spasinya, jadi kedorong semua halamannya,” jelas Indra.

Sebelumnya, Badan Legislasi (DPR) masih merapikan naskah Undang-undang Cipta Kerja yang disahkan saat rapat paripurna pada Senin (5/10/2020) lalu.

“Sampai hari ini, kami sedang rapikan (kami baca dengan teliti) kembali naskahnya, jangan sampai ada salah typo dan sebagainya.”

“Nanti hasil itu akan segera di kirim ke Presiden untuk ditandatangani jadi undang-undang, dan sudah bisa dibagikan ke masyarakat,” papar anggota Baleg DPR Firman Soebagyo lewat keterangan tertulis, Kamis (8/10/2020).

Saat ini banyak beredar draf RUU Cipta Kerja yang belum final di publik dan media sosial, seperti cuti haid, cuti kematian, upah minimum, yang saat ini di undang-undang sudah mengalami perubahan.

“Beredar di media sosial, kemudian viral dan justru itu memprovokasi.”

“Baik itu dari buruh, maupun masyarakat dan mahasiswa. karena kurang akuratnya wdata serta informasi yang diperoleh,” papar politikus Partai Golkar itu.

Oleh sebab itu, Firman mengajak semua pihak sama-sama meluruskan informasi terkait Undang-undang Cipta Kerja ke masyarakat secara baik.

“Anggota DPR, masyarakat, tokoh masyarakat, lembaga, ikut mendorong kenadalikan masalah informasi tidak benar ini,” ajak Firman.

Disahkan DPR

DPR mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang.

Hal tersebut diputuskan dalam rapat paripurna masa persidangan I Tahun Sidang 2020-2021 di Gedung Nusantara DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/10/2020).

Baca Juga  Xanana Gusmao Minta Warga Timor Leste dari Wuhan Dikarantina di Indonesia

“Berdasarkan yang telah kita simak bersama, saya mohon persetujuan. Bisa disepakati?” Tanya Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin selaku pimpinan rapat paripurna.

“Setuju,” jawab para anggota dewan.

Sebelum disahkan menjadi undang-undang, Azis mempersilakan Ketua Panja Baleg DPR Supratman Andi Agtas dan perwakilan sembilan fraksi, menyampaikan pandangan akhir terkait RUU Cipta Kerja.

Setelah itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mewakili pemerintah menyampaikan pandangan akhir terkait RUU tersebut.

Tampak hadir pimpinan DPR secara fisik selain Azis Syamsuddin, yaitu Ketua DPR Puan Maharani, Wakil Ketua DPR Ahmad Sufmi Dasco, dan Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel.

Sementara, perwakilan pemerintah yang hadir fisik adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Agaria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Kemudian, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menkumham Yasonna Laoly, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

Lalu, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki, dan Menteri ESDM Arifin Tasrif.

Rapat paripurna diikuti 318 anggota dewan yang hadir secara fisik dan virtual, dari total anggota sebanyak 575 orang.

Dengan kata lain, ada 257 anggota dewan tidak mengikuti rapat tersebut.

Saat akan disahkannya RUU Cipta Kerja, Fraksi Demokrat menyatakan keluar alias walk out dari jalannya rapat paripurna.

RUU Cipta Kerja memiliki 15 bab yang terdiri 185 pasal, mulai dibahas sejak 20 April 2020 hingga 3 Oktober 2020.

RUU Cipta Kerja disetujui tujuh fraksi untuk disahkan, dan dua menolak, yaitu Fraksi Demokrat serta Fraksi PKS. (red/wartakotalive)