Azis Syamsuddin Sosialisasi UU No 5 Tahun 2018 di Malut

oleh -62 views
Link Banner

Porostimur.com | Ternate: Dalam rangka sosialisasi, pemantauan dan peninjauan atas Undang-Undang nomor 5 tahun 2018, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, sebanyak 15 orang Pimpinan DPR RI Bidang Korpolkam yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Dr. H. Azis Syamsuddin, malaksanakan Kunjungan Kerja ke Provinsi Maluku Utara, pada tanggal 1 s/d 4 Agustus 2020.

Maksud dan tujuan kunker dititik beratkan pada kegiatan pemantauan dan peninjauan atas UU No. 5/2018, yakni untuk mengetahui apakah pelaksanaan UU sudah dilaksanakan, aturan pelaksanaannya sesuai tidak dengan maksud dari pembuat undang-undang, serta secara khusus, kegiatan Kunjungan ini dilakukan untuk mencari jawaban atas beberapa garis besar permasalahan diatas.

Puncak kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan pada hari Senin (03/08/20), bertempat di Mapolda Maluku Utara, Ternate, yang dihadiri oleh Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, S.Ag, M.PdI, beserta jajaran, dengan menghadirkan seluruh Kepala Kementerian Agama tingkat
Kabupaten/Kota.

Baca Juga  Berikan Pelayanan Terbaik, Konsumen Beli Motor Honda Dapat Potongan Tenor dan DP

Selain itu, kegiatan tersebut dihadiri pula oleh Kepala BNPT, Kapolda Maluku Utara beserta jajaran, Pangdam XVI/Pattimura beserta jajaran, Kajati Maluku Utara beserta jajaran, serta Kepala BNN Provinsi Maluku dengan menghadirkan Kepala BNN Kabupaten/Kota.

Pada kesempatan tersebut Wakil Ketua DPR RI, Dr. H. Azis Syamsuddin menjelaskan kepada seluruh peserta, untuk bersama-sama dan bekerja keras dalam upaya mencegah dan menangkal faham radikalisme yang mampu menumbuhkan terorisme di tengah-tengah masyarakat.

Menurut Azis, negara yang memiliki otoritas kewenangan dalam melakukan upaya pencegahan dan penindakan terorisme harus terkoordinasi dengan baik, sehingga Undang-Undang Terorisme harus memastikan terjaminnya fungsi koordinasi antara Polri, TNI, BIN dan BNPT, tidak boleh melampaui batas kewenangan yang dijamin konstitusi, dan tidak mengancam kebebasan sipil dan kebebasan berpendapat warga negara.

Baca Juga  Sabyan gandeng Tasya nyanyikan Teman Sejati

Proses hukum law enforcement di bidang terorisme harus tetap menjunjung tinggi dan menjamin dipenuhi hak-hak dasar terduga teroris ketika sedang dalam proses hukum (due process of law).

Revisi Undang-Undang Terorisme juga tidak berarti memberikan kewenangan kepada lembaga intelijen seperti Badan Intelejen Negara (BIN) melakukan tindakan  berupa penangkapan.

Indonesia saat ini  sudah boleh dibilang berada dalam kondisi darurat radikalisme dan dalam batas-batas tertentu terorisme, oleh karena itu negara harus hadir dan lebih kuat mencegahnya. (red)