Bahas Pekembangan Penanganan Covid-19, DPRD Maluku Gelar Rapat

oleh -85 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: DPRD Provinsi Maluku menggelar rapat untuk membahas perkembangan penanganan Covid-19 di Provinsi Maluku dan juga membahas hak-hak tenaga medis.

Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Maluku, Jumat (9/7/2021) bersama pihak Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. M. Haulussy Ambon dan RSUD dr. Ishak Umarella Tulehu.

“Rapat tadi untuk mendengarkan soal perkembangan terkini dari penanganan Covid-19 di Provinsi Maluku dan bagaimana kesiapan fasilitas, kesiapan tenaga kesehatan yang ada di dua rumah sakit rujukan covid untuk pemerintah dalam menanggulangi berbagai persoalan yang terjadi” ujar Wakil Ketua DPRD Maluku, Melkianus Sairdekut usai rapat.

Sairdekut mengatakan, persoalan-persoalan yang terjadi dikarenakan adanya kendala dalam ketersediaan fasilitas tes cepat molekuler (TCM) dan test polymerase chain reaction (PCR) sehingga terkadang hasil test yang dikeluarkan mengalami keterlambatan.

“Sampai hari ini, fasilitas TCM dan PCR ini masih menjadi kendala tersendiri bagi tenaga kesehatan, yang terkadang dari ketersediaan fasilitas ini yang membuat banyak persoalan-persoalan ikutan itu bisa bermunculan, seperti misalnya lambatnya hasil PCR sehingga itu yang bisa menyebabkan terjadi kesalahpahaman sehingga bisa berbuntut panjang pada tindakan-tindakan sosial lainnya”, terangnya.

Baca Juga  Pemprov Sampaikan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020

Sairdekut juga mengatakan, akan mengundang gugus tugas Provinsi Maluku untuk menuntaskan apa yang menjadi kekurangan-kekurangan di pihak rumah sakit sehingga persoalan ini bisa teratasi, karena pandemi ini belum berakhir. Oleh karena itu kesiapan seluruh fasilitas juga harus dibenahi.

Dirinya menuturkan, bahwa Dinas Kesehatan juga telah menyurati Kementerian Kesehatan untuk meminta mobil untuk mobile PCR dan setelah serah terima jabatan Kepala Dinas Kesehatan di hari Senin nanti, rencananya seluruh kelengkapan-kelengkapan administrasi untuk kebutuhan-kebutuhan yang diminta dari pemerintah pusat bisa segera ditindaklanjuti.

Terkait dengan hak-hak tenaga kesehatan, Sairdekut berujar bahwa dalam rapat tersebut telah diputuskan supaya hak-hak medis dapat diselesaikan, kalaupun ada tunggakan biarlah itu tunggakan tahun 2021 tetapi yang tahun 2020 sudah harus diselesaikan.

Baca Juga  Wings Air Kembali Terbang ke Kao dan Morotai dari Manado

Disinggung terkait persoalan perebutan jenazah Covid-19, Sairdekut mengatakan bahwa hal itu terjadi karena adanya miskomunikasi antara pihak keluarga dan pihak rumah sakit yang berkaitan juga dengan fasilitas dan lambatnya hasil test daripada jenazah tersebut.

“Dari rapat tadi, kita berharap bahwa fasilitas ini harus cepat diadakan supaya waktu pasien meninggal langsung dites dan beberapa jam kemudian harus didapatkan hasilnya, sehingga terkadang kejadian seperti menunggu tanpa kepastian itu yang terkadang membuat pihak keluarga menjadi emosi, sudah dibawa pulang jenazahnya baru hasilnya keluar dan itu tidak boleh terjadi lagi sebenarnya”, paparnya.

Dirinya juga berharap pengelolaan dalam hal ini frekuensi kualitas dan kuantitasnya mesti lebih ditingkatkan kinerja-kinerjanya, karena banyak juga tenaga kesehatan yang sudah terpapar Covid-19, misalnya di RSUD Tulehu, jumlah tenaga medis yang terpapar lebih banyak dari jumlah pasien covid yang sementara ini dirawat di RSUD Tulehu dan Ia juga berharap, tenaga-tenaga kesehatan itu dapat ditangani dengan baik sehingga mereka bisa cepat sembuh dan bisa menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. (alena)

No More Posts Available.

No more pages to load.