Bahas Status Jalan dan Pajak Mineral, DPRD Buru Rapat dengan KSP dan Kementerian PUPR

oleh -69 views
Link Banner

Porostimur.com, Jakarta – DPRD Kabupaten Buru gigih terus memperjuangkan peningkatan status jalan poros Kecamatan Batabual di ruas Mako-Kayeli, Kayeli-Ilath agar naik status menjadi jalan nasional.

Hal itu dikemukakan Ketua DPRD Buru, M Rum Soplestuny usai mengadakan rapat koordinasi dengan Kementerian PUPR yang difasilitasi Deputi I KSP Febry Calvin Tetelepta, di Kantor KSP, Jakarta Selasa kemarin.

Menurut Rum, rapat koordinasi itu membahas dua agenda, yaitu pajak mineral bukan logam pada Bendungan Waeapo, Kecamatan Lolongquba dan peningkatan pembangunan jalan dan jembatan poros  Mako-Kayeli, Kayeli-Ilath, Kabupaten Buru, Maluku.

“Rapat koordinasi membahas peningkatan jalan Batabual itu dihadiri Direktur Jenderal Bina Marga u.p. Direktur Pembangunan Jalan diwakili Kasubdit Wilayah 3 Zusnan Asraf Wahab, u.p. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan diwakili Ketua Tim Koordinator Monev-Radja, u.p. Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II,” kata Rum melalui keterangan tertulisnya, Rabu (23/2/2022).

Ketua Partai Golkar Kabupaten Buru ini bilang, pada rapat tersebut, juga hadir Wakil Ketua DPRD Djalil Mukadar, Ketua Komisi I Maser Salasiwa dan Ketua Komisi III Jamaludin Bugis.

Baca Juga  Ahiyate janji hentikan pungli

Soplestuny menjelaskan, setelah rapat itu, ada beberapa petunjuk dari Deputi I KSP Febry Calvin Tetelepta dan juga dari Kementerian PUPR kepada DPRD Buru supaya mengambil langkah-kangkah guna mempercepat pengajuan peningkatan  status jalan di Kecamatan Batabual.

“Karena jalan di Kecamatan Batabual masih berstatus jalan propinsi, maka DPRD diminta menyiapkan data dan mempreasur Pemerintah Provinsi Maluku, khusus Dinas PUPR Provinsi Maluku agar lebih serius menangani poros jalan tersebut,” ujarnya.

Rum mengatakan, Deputi I KSP dan Kementerian PUPR akan membantu mempercepat peningkatan jalan di Batabual itu dari jalan propinsi menjadi jalan nasional. Asalkan beberapa kriteria peningkatan jalan nasional itu wajib dipenuhi. Salah satunya, jalan di Batabual Kabupaten ini harus terhubung dengan jalan di Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan.

Baca Juga  AS Soroti Masalah HAM RI, dari PeduliLindungi, Unlawfull Killing FPI sampai Buzzer

“Harus ada jalan tembus antar dua kabupaten, itu salah satu syaratnya,” papar Rum.

Mengantisipasi syarat tadi, Rum mengaku sebelum ke Jakarta pada tiga hari lalu di Ambon DPRD Buru telah berkoordinasi dengan rekan-rekan di DPRD Maluku dan juga dengan Dinas PUPR Maluku.

Lalu didapat informasi kalau telah dianggarkan sejumlah dana dari APBD I Maluku Tahun 2022 untuk membuka akses jalan baru dari poros Desa Namlea Ilath di Kecamatan Batabual menuju Desa Waetawa di Kecamatan Waesama.

“Bila jalan ini sudah dibuka baru dapat terpenuhi salah satu syarat peningkatan status jalan tersebut,” tutur Rum.

Rum mengatakan, jalan provsinsi pada ruas Mako-Kayeli sebagian besar sudah diaspal. Hanya pada poros Kayeli (Kecamatan Teluk Kayeli) menuju Ilath (Kecamatan Batanual) masih jalan tanah.

Baca Juga  Guntur gantikan Pujianto pimpin Brimobda Maluku

Banyak sungai besar di sana juga tidak ada jembatan, sehingga sangat mengganggu aktifitas masyarakat yang melintas di sana pada saat musim penghujan.

Soplestuny menambahkan, dari hasil koordinasi di provinsi, pada tahun 2022 ini tidak ada anggaran pembangunan jalan dan jembatan di poros Kayeli-Ilath. Dana hanya disediakan untuk membuka jalan baru yang menghubungkan Kecamatan Batabual dan Kecamatan Kepala Waesama di Buru Selatan.

“Pada prinsipnya kita di DPRD terus mendorong agar peningkatan status jalan dan jembatan di sana segera terealisasi,” tandas Rum. (red)