Bahas visi-misi dalam 100 hari kerja, Murad gelar rakor

oleh -69 views
Link Banner

@Porostimur.com | Ambon : Tenggat waktu 100 hari kerja, masih menyisakan waktu 40 hari lagi bagi pasangan Gubernur-Wakil Gubernur Maluku, Murad Ismail-Barnabas Orno.

Tenggat waktu ini justru berubah menjadi momok tersendiri bagi aparatur pemerintahan yang dibawahi keduanya.

Alhasil, Ismail-Orno pun menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan kepala dinas (kadis) dan kepala badan (kaban) yang dibawahinya, di Aula Lantai II Kantor Gubernur Maluku, Senin (24/6).

Hal ini dibenarkan Gubernur Maluku, saat berhasil dikonfirmasi wartawan, usai menggelar rakor dimaksud.

Link Banner

Menurutnya, masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tidak boleh menganggap tenggat waktu dimaksud sebagai sebuah momok yang menakutkan, namun menjadi wadah untuk mulai melakukan sinkronisasi berbagai program kerja dengan visi-misi Gubernur-Wagub Maluku.

”Jadi rapat tadi itu, saya bilang kepada mereka bahwa dalam Program 100 Hari Kerja itu, seluruh dinas dan badan program dan pekerjaannya harus berkaitan dengan visi-misi yang kami usung. Yaitu, Maluku yang terkelola secara jujur, bersih dan melayani, terjamin dalam kesejahteraan dan berdaulat atas gugusan kepulauan. Ada yang bikin ini, bikin itu, saya bilang mubazir semua. Ini masih kurang 40 hari, belum ada kata terlambat. Nanti kira-kira 2 hari menjelang 100 hari, baru kita evaluasi semua. Program 100 hari itu, tadi saya katakan pada mereka, bekerja biasa saja, yang penting cocok dengan visi-misi kami,” ujarnya.

Baca Juga  Pemkab Haltim Lelang Puluhan Unit Kendaraan Dinas

Sinkronisasi program kerja pada masing-masing SKPD dengan visi-misi ini, akunya, bukan hanya dilakukan pihaknya pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Maluku semata, namun juga dilakukan dengan pemerintah pusat.

”Nah, mewujudkan itu, saya juga harus memainkan peran yang lebih penting, karena harus ke Jakarta untuk ketemu dengan pemangku-pemangku kekuasaan yang ada di Jakarta. Biar kita bisa melakukan lobi-lobi. Biar kita punya Maluku ini bisa bermartabat bisa sejajar dengan provinsi-provinsi lain. Selama ini kan Maluku tertinggal jauh sekali. Dari Papua saja yang lebih jauh sekali. Dibandingkan NTT, jauh sekali. Jadi saya berharap, bisa ke Jakarta dalam program 100 hari untuk loby. Jadi biar aja kepala-kepala dinas yang bekerja sesuai visi misi saya. Biar kita bisa kejar ketertinggalan kita,” jelasnya.

Baca Juga  Pengemudi Angkot Keluhkan Syarat Masuk Kota Ambon di Masa PKM

Salah satu yang harus dilakukan, tegasnya, adalah tentang perubahan anggaran dalam APBD.

Dimana, beberapa daerah di Maluku mengalami perubahan anggaran yang sangat siginifikan dalam tahun anggaran 2019 berjalan ini.

”Tahun 2020 saya yakin kita punya APBD mungkin berubah. Saya juga menandatangani ini APBD perubahan. Permintaan dari seluruh kabupaten/kota kira-kira ada Rp 11 trilyun. Yang paling besar itu Maluku Tenggara sebesar Rp 1,5 trilyun. Sementara kita di Maluku saja minta Rp 2 trilyun. Begitu juga Kepulauan Aru itu minta Rp 1 trilyun lebih. Pokoknya ada beberapa daerah lain hanya berkisar antara Rp 800 hingga 900 milyar,” tegasnya.

Selain sinkronisasi program kerja tadi, terangnya, salah satu materi yang harus disinkronisasi juga yakni hukum dan aturan yang berlaku.

Baca Juga  Setelah Pandu Riono dan Tempo, Kini Giliran Situs CISDI Terkena Serangan Siber

”Semua sekarang permintaan APBD perubahan seluruh kabupaten/kota harus mengetahui dari saya. Harus saya yang bertanggungjawab. Harus saya tandatangani. Kalau tidak begitu, tidak diterima di sana. Dan semua kepala daerah kabupaten/kota mau keluar negeri, harus dengan tandatangan Gubernur Maluku. Sekarang sudah agak lebih tertiblah. Begitu,” terangnya.

Selain kritik dan saran dari dalam, tepatnya pemerintahan, tambahnya, hal yang sama juga sangat dibutuhkan pihaknya dari factor luar seperti non government organization (NGO) seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) maupun pers.

Pasalnya, kedua lembaga/institusi ini turut memberikan sumbangsih dalam tonggak sejara perjalanan pembangunan sebuah daerah maupun negara.

”Jadi saya minta sama basudara semua dan teman-teman wartawan, bagaimana agar masalah ini dibicarakan dengan baik-baik, biar kedepan ini Maluku bisa terbang lebih tinggi lagi,” pungkasnya. (dayon)