Kedua, kekerasan Pemilu dapat dianggap sebagai bentuk manipulasi yang sejalan dengan praktik-praktik curang lainnya seperti jual beli suara atau manipulasi logistik Pilkada.
Dalam konteks Papua, kekerasan Pemilu sering kali mencerminkan kedua kategori ini, dengan pola kekerasan yang kompleks dan beragam aktor terlibat.
Hasil temuan Lokataru Foundation sepanjang November 2024 hingga awal Januari 2025 mengidentifikasi tiga faktor utama yang memicu kekerasan dalam Pilkada di Papua.
Pertama, sistem politik berbasis patronase dan klientelisme. Dalam sistem ini, hubungan informal yang didasarkan pada pertukaran sumber daya dan loyalitas politik menjadi lebih dominan dibandingkan mekanisme politik formal.
Akibatnya, aktor-aktor politik cenderung menggunakan kekerasan sebagai alat untuk memastikan keberpihakan massa atau mengamankan posisi mereka.
Kedua, kelemahan lembaga penyelenggara dan pengawas Pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Ketidakmampuan lembaga-lembaga ini untuk menjaga integritas Pemilu kerap menjadi celah bagi praktik curang yang memicu ketidakpercayaan publik dan memantik konflik di tingkat akar rumput.
Ketiga, konflik yang belum terselesaikan terkait tanah dan sumber daya alam. Papua memiliki sejarah panjang perselisihan atas penguasaan lahan dan kekayaan alam yang melibatkan masyarakat adat, pemerintah, dan perusahaan besar.
