Klaim seperti dengan diksi yang cenderung meremehkan, tentu saja cacat logika penalaran. Ini juga pertanda betapa klaim ini menggambarkan ketidaktahuan kerja pemerintahan sebagai satu kontinum.
Artinya, begini. Kalau baru sekarang pembagian PI diputuskan pemerintah, berarti timely. Artinya proses pendalaman dan pilihan keputusan telah dilakukan sebelumnya. Sejak Pak Ralahalu kemudian Pak Assagaf. Karena dalam proses panjang itu semua pertimbangan sudah dilakukan, baru sekarang diputuskan.
Keputusan itu terjadi pada era Murad Ismail sebagai gubernur. Jadi apakah hanya karena keputusan pemerintah tentang pembagian PI terjadi pada era kepemimpinan gubernur sekarang, logiskah jika kemudian diklaim sebagai prestasi dengan mengkomparasikan terhadap gubernur-gubernur sebelumnya sebagai seolah-olah tidak berprestasi?
Jadi terlampau prematur atau dalam diksi standar akademik dapat disebut sebagai “loncatan generalisasi” jika melakukan klaim seperti Ketua Fraksi PDI P. Dan klaim seperti ini buruk karena juga menebar edukasi publik yang menyesatkan.
Dengan uraian ini saya ingin mengatakan bahwa aktor-aktor politik lokal saatnya belajar mengenali paling sedikit natur politik sebagai seni (art). Namanya seni selalu berurusan bahkan beririsan dengan keindahan. Keindahan itu antara lain berkaitan dengan pilihan diksi yang diabstraksi sedemikian rupa sehingga tidak seronok dan kampungan. Sebab jika demikian secara tidak terhindarkan mengajari publik juga untuk meniru. Proses imitasi ini yang membuat politik lokal kita tampak begitu buruk, bahkan cenderung primitif.
