@Porostimur.com | Ambon : Dalam menjalankan roda pembangunan, Provinsi Maluku diperhadapkan dengan tantangan ganda berupa tantangan teknis dan tantangan karateristik wilayah.
Meskipun tantangan teknis didukung banyak faktor berupa kualitas sumberdaya manusia (SDM), alokasi anggaran, sarana prasarana pendukung, namun sesungguhnya tantangan karateristik wilayah kepulauan jauh lebih berat dan selalu menempati ranking teratas.
Hal ini ditegaskan Wakil Gubernur (Wagub) Maluku, Drs Zeth Sahuburua, saat menghadiri acara pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Provinsi Maluku di Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Kamis (13/9).
DPD LPM Provinsi Maluku periode 2018-2024 sendiri dilantik oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPP LPM RI, Andien Achza .
”Oleh sebab itu dibutuhkan inovasi, kreativitas dan cara pandang yang lebih cerdas dalam melaksanakan kerja saudara-saudara pengurus DPD nantinya,” ujarnya.
Tanggung jawab memberdayakan masyarakat, akunya, menjadi sebuah tanggungjawab yang amat mulia.
Terlebih, Indonesia saat ini di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, mengedepankan semboyan kerja, kerja dan kerja.
Sehingga, banyak program pembangunan yang didesain guna mendorong proses pemberdayaan masyarakat, yang dimulai dari penguatan kapasitas sumberdaya manusia, pengembangan infrastruktur, pengalokasian anggaran dengan skala prioritas dan masih banyak lagi.
”Maka tugas besar saudara-saudara sebagai Pengurus DPD adalah pertama-tama melakukan konsolidasi ke jajaran di bawah, baik di kabupaten/kota hingga kepengurusan di tingkat desa dan kelurahan. Konsolidasi mulai dari persoalan pembentukan organisasi, pelantikan pengurus, tetapi juga penyiapan sumberdaya manusia, program kerja dan yang lainnya,” jelasnya.
Menurutnya, konsep pembangunan partisipatif masyarakat, berguna bagi program pemerataan pembangunan, mengurangi kesenjangan, pengentasan kemiskinan dan pengangguran.
Kesediaan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LPM RI, tambahnya, sangat dibutuhkan untuk terus berkomunikasi, memonitor dan memberikan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat di Maluku.
”Konsep ini hadir sebagai upaya mencari ‘jalan tengah’ dari model pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, yang diperkenalkan oleh Adam Smith, seorang Ahli Ekonomi asal Skotlandia di awal abad 20. Model pembangunan ini ternyata menuai kecaman dari berbagai pihak sebab dianggap tidak mampu menyelesaikan masalah kemiskinan, pengangguran dan keterbelakangan,” pungkasnya. (vanessya)
