Banmus DPRD Maluku Sepakat Bentuk Pansus LKPJ Gubernur Tahun 2020

oleh -73 views
Link Banner

Porostimur.com |Ambon: Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Provinsi Maluku kembali menggelar rapat di Ruang Paripurna DPRD Maluku, Kamis (15/4/2021).

Usai rapat, kepada wartawan, Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury menjelaskan, ada beberapa hal yang telah dibahas dalam rapat banmus, antara lain: terkait Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur tahun 2020, verifikasi surat masuk ke Kabupaten/Kota, pengawasan tahap kedua dan penyelesaian rancangan peraturan daerah (ranperda).

Terkait LKPJ Gubernur tahun 2020, Wattimury mengatakan banmus sepakat untuk membentuk satu panitia khusus (pansus) untuk melakukan pengkajian terhadap LKPJ tersebut dan sesuai dengan ketentuan perundangan, maka dewan diberikan waktu 60 hari untuk menyelesaikannya.

“Waktu yang diberikan kepada dewan itu adalah 60 hari untuk membicarakan LKPJ, jika ternyata dalam 60 hari itu kita tidak menyelesaikannya maka dianggap dewan menerima LKPJ itu tanpa catatan, tapi kalau ada catatan maka dibuat rekomendasi dalam bentuk pokok-pokok pikiran dewan terhadap kinerja dari pemerintah daerah”, ungkap Wattimury.

Pansus yang ditetapkan oleh banmus terdiri dari utusan fraksi dan juga utusan komisi. Hal ini dikarenakan setiap waktu komisilah yang berhadapan dengan mitra guna membicarakan berbagai hal berkaitan dengan program-program pembangunan daerah.

Baca Juga  Laksanakan Instruksi Kapolri, Hari Ini Polres Halsel Kembali Salurkan Bantuan Sosial Ke Tiga Desa

“Komisi lebih tahu permasalahan dan kinerja masing-masing mitra, karena itu pikiran dari teman-teman komisi sangat perlu, sehingga dari komisi di utus 1 orang untuk duduk dalam pansus sedangkan fraksi juga masing-masing fraksi satu orang. Harapan kami adalah sikap politik fraksi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang dijelaskan oleh LKPJ tersebut untuk tahun 2020 itu, bisa disampaikan dalam rapat-rapat pansus yang akan datang”, ujarnya.

Hal kedua yakni tentang verifikasi surat masuk, Wattimury menjelaskan, terdapat banyak surat masuk dari masyarakat dan pemerintah daerah, ada yang sudah terselesaikan dengan tuntas, ada yang belum terselesaikan. Oleh karena itu, perlu peninjauan langsung lapangan atau perlu diverifikasi di lapangan.

“Kami tetapkan masing-masing komisi memilih dua kabupaten untuk melakukan verifikasi surat-surat masuk. Hasil verifikasi surat-surat masuk ini akan dibicarakan dengan mitra terkait, sampai seberapa jauh penanganannya berdasarkan pantauan dan bagaimana menyelesaikannya, sehingga betul-betul berdampak pada masyarakat luas”, bebernya.

Baca Juga  Pengakuan Pelaku Video 'Merah Putih Dikencingi': Air Seni Tak Kena Bendera

Direncanakan setelah penyampaian LKPJ pada esok hari, maka verifikasi akan dilaksanakan.

Terkait pengawasan tahap kedua, DPRD telah sepakat bahwa pengawasan tahap kedua akan dilaksanakan setelah verifikasi surat-surat masuk, setelah reses dan setelah Idul Fitri.

Politisi PDIP ini juga menuturkan, dalam rapat tersebut mereka juga membahas tentang rancangan-rancangan peraturan daerah yang sifatnya prioritas harus diselesaikan antar alain ranperda tentang pariwisata, ranperda tentang disiplin penegakan protokol kesehatan, dan ranperda tentang embarkasi haji.

“Itu sudah menjadi ranperda prioritas yang segera kita laksanakan. ranperda embarkasi haji itu adalah usul inisiatif DPRD karena kita lakukannya berdasarkan dengan mekanisme perda insiatif, maka sekarang ini komisi sudah ambil langkah-langkah untuk menyiapkan naskah akademik dan konsep ranperdanya bahkan sudah uji publik. Kalau naskah akademiknya dan konsep perdanya sudah memenuhi persyaratan baru kita tetapkan sebagai perda inisiatif. Setelah itu baru dibahas dengan pemerintah daerah. Itu mekanisme pembentukan perda inisiatif”, jelasnya. (alena)

No More Posts Available.

No more pages to load.