Banpres UMKM Tidak Transparan, ini yang Harus Dilakukan

oleh -105 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Pemerintah memberikan bantuan bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang terdampak pandemi Covid-19 dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).

BLT UMKM ini disebut juga Banpres Produktif atau Bantuan Produktif untuk Usaha Mikro (BPUM) dengan nominal sebesar Rp 2,4 juta.

Namun bantuan ini dikeluhkan oleh masyarakat Dusun Katapang, Desa Lokki, Kecamatan Huamual dan Desa Tihulale, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Provinsi Maluku. Mereka menilai Dinas Koperasi Kabupaten SBB tidak transparansi dengan bantuan tersebut.

Salah satu dosen ilmu hukum Universitas Patimura Ambon, Iqbal Taufik menjelaskan jika pemerintah dalam hal ini Dinas Koperasi SBB tidak transparan dalam memberikan informasi ke masyarakat terkait penerima Banpres, maka menurutnya ada jalur yang bisa ditempuh oleh masyarakat sesuai dengan mekanisme dan aturannya antara lain menyurati Komisi Informasi Publik (KIP).

“Dikirimkan ke Dinas Koperasi Seram Bagian Barat, Pejabat Desa dan Pemerintah Daerah SBB, dengan tembusan surat ke KIP, baik nasional ataupun perwakilan Maluku, tembusan ke Kementerian Koperasi dan UMKM , Gubernur Maluku, dan Bupati SBB. Dalam surat tersebut harus dicantumkan alasan apa, jika ingin meminta data harus dijelaskan dalam surat. Kemudian langkah selanjutnya, meminta audens panggil media untuk menyiarkan berita bersama Bupati, Dinas Koperasi dan masyarakat yang merasa membutuhkan informasi data penerima dari Dinas Koperasi”, ujar Taufik melalui via telepon kepada Porostimur.com, Jumat (18/6/2021) malam.

Baca Juga  Aksi Dukung Jokowi Sepi, Klaim Ribuan yang Hadir hanya Puluhan Orang

Taufik menambahkan, selain itu ada satu jalur lagi yang masyarakat bisa tempuh, yaitu dengan mendatangi Kantor Ombudsman.

Menurutnya, sebagai lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggara pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Ombudsman dapat membantu masyarakat bila ingin mencari keadilan, tentunya dengan alasan yang kuat sehingga kemudian dapat memberi laporan ke Ombudsman. (kabar)