Bapemperda DPRD Maluku Gelar Rapat dengan OPD & Instansi Terkait

oleh -67 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Rapat Bapemperda DPRD Maluku bersama OPD terkait lingkup Pemprov Maluku telah dilaksanakan pada Rabu (20/1/2021), bertempat di ruang paripurna DPRD Provinsi Maluku.

Rapat rapat ini dihadiri pimpinan dan anggota BAPEMPERDA DPRD Maluku bersama dengan pimpinan OPD terkait, yakni Dinas PUPR( Pekerjaan Umum dan Penata Ruang ), Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Dinas Kehutanan serta Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Maluku.

Tujuan dari rapat tersebut untuk membahas penyerasian hasil fasilitasi dari KEMENDAGRI (Kementrian Dalam Negeri) terhadap rancangan PERDA (Peraturan Daerah), terkait usul inisiatif DPRD tahun 2014 sampai tahun 2018.

Baca Juga  Akademisi Dukung Sikap Bawaslu Malut Tindak ASN yang Terlibat Politik Praktis

Usai rapat, anggota Komisi I, DPRD Provinsi Maluku, Eddyson Sarimanella dalam wawancaranya menjelaskan kepada wartawan bahwa pihaknya mengundang setiap OPD dalam rapat tersebut, agar para pimpinan OPD tersebut dapat melihat regulasi yang ada.

“Sebenarnya peraturan- peraturan ini kita undang OPD terkait untuk melihat bagaimana regulasi, jangan sampai Bamperda ini ditetapkan berbenturan dengan peraturan yang lebih tinggi secara hirarki,” ungkapnya.

“Jangan sampai ada hal-hal yang secara teknis atau secara mekanisme undang-undang tidak tepat, berarti ada undang-undang yang lebih tinggi sudah membicarakan tentang substansi dari Ranperda ini. Karena Ranperda ini sudah cukup lama mengundang OPD terkait dalam hal ini Hukum dan HAM karena secara teknis menyangkut mekanisme pembentukan peraturan daerah mereka yang lebih tau tentang masalah itu,” imbuhnya.

Baca Juga  Namkatu optimis PBB Bursel mampu menangkan SANTUN

“Supaya jangan regulasi-regulasi ini hanya sebatas simbol atau kepentingan dari DPR kita tidak mau,” tegas Sarimanella.

Karena dari waktu ke waktu usul dari inisiatif DPR ini kan terlalu banyak ditunda. Untuk itu saya mau diselesaikan supaya peraturan perda ini bisa di filekan oleh masyarakat khususnya masyarakat provinsi Maluku,” tandasnya. (valen)